Pertambahan Penduduk Lampaui Pertumbuhan Ekonomi

265
Peserta menyimak penjelasan saat mengikuti kegiatan Penyediaan Informasi Peringatan Dini Dampak Kependudukan. (arie giyarto/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Petugas yang menangani pengendalian penduduk baik di tingkat BKKBN provinsi maupun SKPD KB kabupaten kota se-Indonesia, sejak Selasa malam sampai Jumat (07/12/2017), berkumpul di Hotel Horizon Yogyakarta. Ditambah unsur BKKBN pusat, mereka mengikuti workshop Penyediaan Informasi Peringatan Dini Dampak Kependudukan.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, H Nofrijal SP MA, dalam sambutan tertulis dibacakan Direktur Analisis Dampak Lingkungan Dra Hiima Wardhani MPH sesaat sebelum membuka workshop Selasa malam menegaskan, pertambahan jumlah penduduk yang melampaui laju pertumbuhan ekonomi akan menjadikan persoalan yang lebih kompleks.

Masalah tidak saja muncul di sektor pangan tetapi juga sandang, perumahan, lapangan pekerjaan, perhubungan, pendidikan dan sebagainya. Pelaksanaan kebijakan kependudukan secara menyeluruh sangat penting sebagai arus utama pembangunan.

“Perumusan kebijakan kependudukan harus didasarkan bukti hasil analisis atas data  termutakhir, relevan, akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Nofrijal didampingi Kepala Perwakilan Kantor BKKBN DIY, Drs Bambang Marsudi MM.

Baca Juga :  Sepuluh Desa Dipantau karena Stunting Gizi Buruk

Rancang Induk Pembangunan Kependudukan dijabarkan lima bidang. Yaitu, pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk , pembangunan keluarga, penataan mobilitas dan penataan data basis kependudukan.

“Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dapat mengintegrasikan  ke dalam rumusan  kebijakan pembangunan daerah dengan cara memasukkan variabel dan indikator  kependudukan yang perlu diperbaiki ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” kata Nofrijal.

Kerusakan lingkungan

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Drs MR Karliansyah,  sebagai narasumber menyatakan masalah kependudukan tidak bisa dipisahkan dari masalah lingkungan hidup.

Pertambahan penduduk yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan lingkungan. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas air,  berkurangnya luasan hutan yang ideal untuk menyangga  kualitas lingkungan, kebakaran lahan gambut, banjir akibat penggundulan hutan, pertambangan yang tidak dilakukan reklamasi dengan baik.

Baca Juga :  Pilpres 2019 Tempatkan PKS Parpol Papan Atas

Sampah menjadi masalah besar, meskipun sudah diusahakan 60 persen sampah rumah tangga diolah menjadi kompos dan 40 persen sampah nonorganik didaur ulang.

Tetapi produksi sampah terlalu besar sehingga masih menjadi masalah lingkungan. Kesadaran masyarakat ikut menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah di aliran sungai agar tidak mengakibatkan banjir masih harus ditingkatkan.

Yang penting, menurut Karliansyah, mengubah mindset seluruh warga supaya ikut menjaga lingkungan hidup. Tujuannya agar kualitas hidup bisa terjaga, sehingga bisa mencegah munculnya berbagai penyakit yang mengancam kelangsungan hidup manusia.

Untuk wilayah DIY, dia menunjuk Kabupaten Gunungkidul harus mewaspadai penambangan batu kapur yang sudah membawa masalah  lingkungan hidup. Selain harus terus berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk, pendekatan ini bisa dilakukan melalui keluarga. (sol)