Perusahaan Diingatkan Pentingnya Budaya K3

181
Khrishna Syarif didampingi Deputi Direktur Wilayah Moch Triyono SE, mengunjungi Pabrik BRA d Bantul. (istimewa)

KORANBERNAS.ID—Perusahaan dan pemilik perusahaan diingatkan mengenai pentingnya budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berdasarkan data pembayaran klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, terdapat peningkatan jumlah kasus Kecelakaan Kerja sepanjang tahun 2017 sebanyak 130.926 kasus (meningkat 14,40%) dibandingkan 2016 sebanyak 114.450 kasus. Dari jumlah ini, 25 kasus diantaranya merupakan kasus Penyakit Akibat Kerja.

Untuk itulah, BPJS Ketenagakerjaan juga berkomitmen untuk terus mengkampanyekan pentingnya budaya K3 di semua perusahaan.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif mengatakan, pihaknya berpartisipasi untuk meningkatkan kepedulian (awareness) terhadap  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada semua elemen masyarakat. Harapannya, ke depan semakin tumbuh kesadaran mengenai pentingnya penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mulai dari tempat kerja, wilayah publik & komersial bahkan membudaya penerapannya  di kediaman masing-masing pekerja dan pengusaha.

Disela-sela kunjungannya ke pabrik BRA di Banguntapan Bantul, Syarif mengungkapkan apresiasinya. Bukan hanya mempercayakan perlindungan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, pabrik ini juga berhasil membangun budaya K3 dengan baik.

Baca Juga :  Gale Nismara “Festivity” Semarakkan Galeria Mall

“Ini dapat menjadi contoh bagi pemberi kerja lainnya dalam memberikan perlindungan bagi seluruh pekerjanya dan hal penting lainnya agar adanya upaya dan komitmen dari Pemberi Kerja dalam menerapkan budaya K3 untuk mengendalikan risiko- risiko yang dapat berdampak pada peningkatan kasus – kasus  kecelakaan kerja dan/atau peyakit akibat kerja,” katanya.

Syarif menegaskan, hal terpenting dalam program perlindungan ini adalah keselamatan pekerja. Seberapa besarpun manfaat santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tentunya tidak sebanding dengan kehilangan anggota keluarga karena yang mungkin mengalami kecelakaan kerja.

Untuk  memperkuat  infrastruktur layanan  dalam pemberian manfaat perawatan dan pengobatan pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), maka BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan lebih dari 7.000 fasilitas pelayanan kesehatan sebagai  Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Menauladani Semangat Gotong Royong, Ini Yang Dilakukan Amartha

“Saya ingin PLKK ini ada minimal di setiap kabupaten/kota. Dengan demikian, kita bisa lebih memastikan penanganan yang terbaik bagi peserta program yang mengalami kecelakaan kerja,” imbuhnya.

Bapak Endro Sucahyono selaku Deputi Direktur Kebijakan Operasional Program yang turut serta mendampingi kunjungan Direktur Pelayanan juga menambahkan bahwa untuk kasus Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja yang berpotensi menimbulkan kecacatan juga didampingi oleh Manajer Kasus KK-PAK, kini BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki 63 orang Manajer Kasus di seluruh Indonesia yang siap menjadi sahabat pekerja selama masa perawatan, pengobatan dan rehabilitasi sampai dapat kembali bekerja.

Selain Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), infratruktur lain yang disiapkan dalam Program JKK yaitu Pusat Layanan Kembali Kerja (PLKB) untuk mendukung Program Kembali Kerja (Return To Work).

Keberadaan PLKB untuk memulihkan (merehabilitasi) para penyandang disabilitas mulai kemampuan untuk aktifitas pribadi secara mandiri sampai dengan kemampuan dan keahlian vokasional (kerja). (*/SM)