Peta Dusun Akan Jadi Acuan Program Pembangunan

249

KORANBERNAS.ID – Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul akhirnya ditunjuk sebagai proyek percontohan (pilot project) untuk desa pertama di Kecamatan Piyungan yang menggunakan peta dusun sasaran program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat dusun yang menggunakan aplikasi Devinto.

Desa Srimulyo dipilih karena di desa tersebut sampai saat ini telah ada Kampung KB yakni Dusun Jasem yang telah ada peta dusunnya. Sosialisasi program KKBPK yang menggunakan aplikasi Devinto digelar, Rabu (27/9) kemarin, di Desa Srimulyo.

Aji Nugroho selaku Kasubid Penetapan Parameter Kependudukan Perwakilan BKKBN DIY kepada KoranBernas.id menyebutkan sosialisasi meliputi penyusunan peta dusun dan peta sasaran dengan memanfaatkan aplikasi Devinto, dalam optimalisasi  penggarapan program KKBPK DIY.

“Sosialisasi tersebut merupakan implementasi proyek perubahan saya dalam rangka mengikuti Diklatpim III di Jakarta,” kata Aji Nugroho.

Diharapkan dalam jangka pendek, dapat tersusun peta sasaran KKBPK di Desa Srimulyo dengan memanfaatkan enam indikator variabel KB dan empat indikator variable Keluarga Sejahtera yang ditargetkan selesai bulan Oktober tahun ini.

Secara berjenjang, Aji menambahkan, pemetaan itu nantinya akan berlanjut di tingkat Kecamatan Piyungan dengan tahapan waktu Oktober sampai November tahun ini juga. Kemudian disusul tingkat Kabupaten Bantul yang diproyeksikan selesai di tahun 2018 sampai 2019 mendatang.

“Dan ini merupakan replikasi peta sasaran penggarapan program KKBPK  se-DIY,” terangnya.

Menurut Aji Nugroho, bagi unit kerja, proyek percontohan ini bermanfaat sebagai database peta sasaran penggarapan KKBPK tingkat dusun se-DIY. Dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan selanjutnya.

Sedang bagi Perwakilan BKKBN DIY, pemetaan bisa menyajikan data yang akurat sampai wilayah administrasi terkecil yakni dusun. Peta sasaran yang dibuat juga dapat memberikan umpan balik kepada Perwakilan BKKBN DIY sebagai pelaksana program pengendalian penduduk  terkait “daerah legok” yang perlu intervensi lebih akurat.

Selain Aji menandaskan, bagi stakeholder atau pemangku kepentingan berupa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), data yang terangkum bisa digunakan dalam perencanaan program sebagai materi advokasi serta Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi pembuat kebijakan di tingkat kabupaten/kota.

“Juga sebagai acuan peta kerja petugas lapangan,” tandas Aji. (ros)