PGRI Desak Pemerintah Angkat 250 Ribu Guru CPNS

1509
Ketua Umum PB PGRI, Dr Unifah Rosyidi MPd menggembleng para guru Purbalingga, Kamis (29/03/2018), di Aula PGRI setempat. (prasetiyo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak Kemenpan dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) segera mengangkat 250 ribu guru sebagai Calon Pegawai  Negeri Sipil (CPNS) pada 2018. Hal ini mengingat gelombang pensiun guru PNS 2017 sampai 2021 menyentuh angka 295 ribu orang.

“Kami sudah usulkan ke pemerintah untuk penambahan 250 ribu guru tahun 2018 ini, agar diangkat sebagai CPNS. Kami minta pemerintah memprioritaskan hal ini, karena kekurangan guru sudah sangat mendesak. Semoga kekurangan guru di tahun 2018 ini bisa teratasi,” ujar Dr Unifah Rosyidi MPd, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI kepada koranbernas.id usai memberikan motivasi dan pembinaan organisasi kepada para guru di Purbalingga.

Pada acara Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) Tahun ke-4 masa bakti XXI  PGRI Purbalingga yang berlangsung di Gedung PGRI Purbalingga,Kamis (29/03/2018), Unifah Rosyidi menyampaikan untuk mengatasi kekurangan guru, beberapa daerah mengangkat guru honorer dengan Surat Keputusan Bupati.

Unifah salut dengan langkah Bupati Purbalingga, yang baru saja mengangkat 1.644 Guru Tidak Tetap (GTT)  dengan SK Bupati, yang pembayaran gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun dana Biaya Operasional Sekolah  (BOS). Dari 1.644 GTT itu, terinci 13 guru Taman Kanak-kanak (TK), 1.199 guru SD dan 432 guru SMP.

Baca Juga :  Bentor Tuntut Dibuatkan Perda, Untuk Apa ?

“Saya salut dengan Bupati Purbalingga, yang mengambil kebijakan berani, dengan mendasarkan pada UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017. Jika terjadi kekurangan guru, Pemerintah Kabupaten/kota dapat mengangkat guru dengan SK Bupati,”  ujar Unifah Rosyidi.

Kriminalisasi

Pihaknya merasa prihatin dengan banyaknya kasus guru yang dikriminalisasi akibat tindakannya kepada siswa. Kini PB PGRI sedang mengoptimalkan fungsi Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) yang ada di pusat maupun provinsi. Selama ini apabila ada guru melanggar kode etik langsung diproses hukum.

“Mulai sekarang tidak boleh. Kami akan gencar sosialisasikan hal ini, dan membuat surat edaran dari PGRI pusat hingga ranting. Sebelum proses hukum, harus ditangani oleh DKGI dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI dulum,” kata dia.

Baca Juga :  Rentenir Itu Manis di Depan Pahit di Belakang

PGRI juga akan mensosialisasikan kebijakan tersebut dengan jajaran Polri hingga Polsek, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. “Ini kami lakukan agar guru tenang dan nyaman dalam bekerja,” ujar Unifah.

PGRI juga sudah menandatangani naskah kerja sama dengan  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan hukum bagi para guru.

Penandatanganan itu dilakukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Umum PGRI Unidah Rasyidi di Mabes Polri Jakarta, Kamis (20/04/2017).

Melalui perjanjian kerja sama itu, Polri akan melindungi profesi guru dari berbagai kasus yang selama ini kerap terjadi dan menimpa guru di Indonesia. Meski begitu, perlindungan hukum itu tidak berarti para guru menjadi kebal hukum.

Unifah mengatakan,  guru sebagai tulang punggung pendidikan perlu mendapat perlindungan hukum yang seimbang sehingga tidak banyak kasus yang menjerat guru ke pengadilan akibat salah paham.

Guru juga perlu diberi pemahaman tentang penanganan perkara bagi anggota yang terkena kasus hukum. (sol)