PGRI Tuntut GTT Ditetapkan Menjadi Tenaga  Honorer Daerah

525
Pengurus PGRI dan  GTT sebelum  diterima Komisi A DPRD Kabupaten  Kebumen, Senin (27/11/2017). (nanang w hartono/koranbernas.id)  

KORANBERNAS.ID–Seratusan  Guru Tidak Tetap (GTT)  didampingi   pengurus PGRI Kabupaten Kebumen, Senin (27/11/2017) mendatangi  DPRD Kabupaten  Kebumen. Mereka  menuntut kepada Bupati Kebumen,  agar  GTT yang sekarang  bekerja di sekolah negeri,  ditetapkan menjadi  tenaga honorer daerah. Dengan demikian GTT punya hak  untuk mengikuti  sertifikasi guru, sama seperti  guru yang bekerja di yayasan pendidikan swasta.

“Kami hanya menuntut  agar GTT  mendapat hak yang sama dengan guru yang bekerja di sekolah swasta,“ kata Ketua DPD PGRI Kabupaten Tukijan, SPd kepada koranbernas.id, disela mendampingi GTT di gedung  DPRD Kebumen. Berdasarkan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2017, pemerintah daerah wajib mengisi  kekosongan  guru, untuk  keberlangsungan belajar mengajar.

Dengan dasar itu, PGRI Kebumen dan Forum GTT Kebumen meminta kepada Bupati Kebumen agar menerbitkan surat keputusan tentang   penetapan GTT menjadi  tenaga honorer daerah. Berubahnya status mereka menjadi tenaga honorer yang ditetapkan Bupati Kebumen, mereka bisa mengajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan   untuk mendapatkan NUTK (Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga   Kependidikan.  Sehingga  GTT punya peluang mendapatkan   uji kompetensi dan sertifikasi guru, sama seperti guru yang bekerja di sekolah swasta .

Baca Juga :  Pro dan Kontra, Pengoperasian JLSS Harus Disurvei

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Diklat Daerah Kebumen  Supriyandono SH dan Sekretaris Dinas Pendidikan  Kebumen Drs Sudirman mengatakan,  ada 2 PP  yang mengatur  tentang pengadaan guru honorer, yang saling bertentangan. Di dalam PP Nomor 48 Tahun 2006, pemerintah  daerah dilarang mengangkat tenaga honorer, sementara di PP 19 tahun 2017, ada kewajiban  untuk mengisi kekosongan  guru. Pemkab Kebumen  telah bersurat kepada Kementerian   Pendidikan  dan Kebudayaan  untuk mendapatkan  kepastian pelaksanaanya.

Pemkab Kebumen juga telah meminta Legal Oponion  (LO) ke Kejaksaan  Negeri  Kebumen dan   BPKP, tentang hal   yang memberi konsekwensi  pada anggaran Kabupaten Kebumen. Adanya LO ini, agar Pemkab Kebumen mendapatkan   pendapat hukum, jika harus mengangkat GTT menjadi tenaga honorer, dengan konsekwensi  ada anggaran yang harus dikeluarkan  Pemkab Kebumen.

Baca Juga :  PGOT Meninggal Mendadak di  Jalan Lintas Selatan

Wakil Ketua  DPRD  Kabupaten Kebumen  Bagus Setyawan mengatakan,  akan mendukung tuntutan  GTT dan PGRI, jika  ada dasar hukumnya. Hal yang sama  dikatakan  Supriyati,  Ketua Komisi  A DPRD  Kebumen dan  Aksin.

Wakil  Ketua DPRD  Kebumen  ketika menerima  pengurus  PGRI dan  GTT.  DPRD  Kebumen  menunggu keputusan eksekutif.  Jika eksekutif menyatakan bisa  memenuhi  tuntutan itu dan ada dasar hukumnya,  DPRD Kebumen akan mendukung. (SM)