Pil PCC dan Neokolonialisme

171

PERISTIWA besar terjadi Senin (4/12/2017), ketika Kepala BNN mampu menggerebek dua pabrik pil PCC di Gilingan-Solo, dan satu gudang penyimpanannya di Sukoharjo, Jateng. BNN dan Polri berhasil mengamankan bahan pembuatan pil PCC 12 ton, menangkap tujuh tersangka bersama barang bukti berupa tiga jutaan pil PCC, tiga mesin pencetak pil, dan bahan-bahan pembuat pil PCC. Sungguh sayang, peristiwa ini tidak masuk kategori good news yang diviralkan, padahal daya rusak pil PCC amat dahsyat bagi generasi muda millenial.

Disadari, hari-hari ini masyarakat dan Negara dihadapkan pada darurat narkoba. Narkoba dalam berbagai bentuknya, seperti: pil PCC dan lain-lainnya, deras mengalir, merambah, dan menargetkan generasi muda millenial sebagai korban-korbannya. Betapa pun, deklarasi anti narkoba, seperti : Say No to Drugs, Fight aginst Narkoba, dan sebagainya, dikumandangkan sedemikian menggelegar, nyatanya, tidak menurunkan kuantitas dan kualitas korban-korban narkoba.

Bagaimana fenomena hitam-kelam ini mesti dipahami? Marilah, dianalisis secara ideologis dalam skala global.

Tahun 1940-an dapat dikenang sebagai era kebangkitan dan kemerdekaan Negara-negara terjajah, sekaligus keruntuhan Negara-negara penjajah. Indonesia, sebagai satu dari barisan Negara baru yang merdeka, berani menyuarakan propaganda internasional, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Perihal penjajahan, Bung Karno pernah mengingatkan: “… kolonialisme lama itu hanya menyingkir sementara untuk memberi jalan kepada kolonialisme dalam bajunya yang baru.” Dipaparkannya, bahwa, banyak Negara sudah meraih kemerdekaannya, akhirnya menemukan kekecewaan besar. Kenapa? Sebab kemerdekaan nasional yang diraih dengan susah-payah itu gagal melikuidasi sepenuhnya kekuatan imperialisme. Akibatnya, imperialisme masih leluasa mencegah Negara merdeka mengkonsolidasikan stabilitas kedaulatan atas negerinya. Walaupun secara formal, negara bersangkutan independen dan mendapat pengakuan internasional, namun, secara substantif dan praktis, sistem politik, ekonomi, dan kebudayaannya didikte dan dikendalikan oleh negeri-negeri imperialis. Neokolonialisme tidak lain merupakan imperialisme yang bermetafora dalam bentuk penguasaan (tidak langsung) atas segala sumber daya alam dan sumber daya manusia, melalui lorong-lorong ideologi, politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknologi.

Baca Juga :  Kekerasan Siswa, Mengapa?

Maraknya narkoba (termasuk pil PCC) dapat dilihat sebagai indikator konkrit berlangsungnya neokolonialisme atas Indonesia. Indikator-indikator dimaksud antara lain:

Pertama, banyaknya agen-agen narkoba. Peningkatan jumlah dan kapasitas sebagai agen narkoba, dilakukan dengan memanfaatkan residivis, oknum aparat penegak hukum, dan oknum birokrasi imigrasi. Mereka menjalankan kegiatan spionase untuk menyiasati kelengahan aparatur Negara. Mereka menyusup dengan menggunakan kedok hak asasi manusia melalui komunitas profesionalis, organ kebudayaan, lembaga filantropis, dan korps-korps lain.

Kedua, upaya-upaya pemecahan keutuhan negeri melalui federasi, otonomi daerah, dan penyuburan pembentukan komunitas lokal. Semua itu dihubungkan langsung dengan agen-agen narkoba, sehingga mereka leluasa masuk ke sembarang wilayah dan segmen kehidupan masyarakat. Pada komunitas lokal maupun nasional, dilakukanlah propaganda berbau fitnah (hoax) melalui media sosial, maupun media mainstream (radio, televisi, pers, dan literasi) yang dikendalikan oleh agen-agen tersembunyi.

Baca Juga :  Lebaran

Ketiga, mengalihkan perhatian bangsa ke isu-isu ideologi, politik, teroris, subversi, atau radikalisme, sehingga sepak terjang agen narkoba tidak mudah terjerat hukum. Pelemahan aparat penegak hukum, diawali dengan pelemahan personil militer dan kepolisian, melalui pembinaan teknis-operasional, nir ideologi kebangsaan.

Keempat, intervensi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, dan keamanan, melalui pinjaman modal asing, tenaga ahli, dan berbagai bentuk konsesi atau kontrak lainnya. Berbagai bantuan yang diberikan, direkayasa sedemikian rupa agar terjadi ketergantungan pada donatur.

Neokolonialisme tidak pernah membiarkan negeri ini merdeka secara substantif. Kemerdekaan substantif dan keterbebasan dari narkoba, hanya dapat dicapai ketika rakyat betul-betul berdaulat atas negeri sendiri, tidak ada rekayasa hukum melalui politik praktis dan traksasi bisnis, serta bangkitnya kekuatan rakyat bersama-sama melawan segala bentuk penjajahan.

Pil PCC, hanyalah secuil dari proses neokolonialisasi atas negeri ini. Makanya, jangan sepelekan masalah pil PCC dan narkoba. Kelalaian melakukan pemberantasan terhadapnya, berakibat fatal bagi kehidupan generasi millenial, bangsa, dan Negara. Wallahu’alam. (*)

Prof. Dr. Sudjito, SH, MSi. *

Guru Besar Ilmu Hukum UGM