Pilpres Langsung Kecelakaan Konstitusional

Ratusan Triliun Dihabiskan untuk Demokrasi yang Bertentangan dengan Pancasila

162
Diskusi Kebangsaan XVIII, Sabtu (01/09/2018) di Joglo Resto Cangkir Bintaran Yogyakarta. (arie giyarto/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Dr Kaelan MS, menilai Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung dan serentak dengan segala turunan di bawahnya hingga pemilihan legislatif, merupakan sebuah kecelakaan konstitusional.

Hal ini karena dasar hitungannya adalah jumlah suara, bukan dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila. Padahal penentuan dasar negara saat mendirikan negara pun dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

“Kita terjebak pada demokrasi berbiaya tinggi. Ratusan triliun dihabiskan untuk pelaksanaan demokrasi yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara,” tuturnya saat berbicara pada Diskusi Kebangsaan XVIII, Sabtu (01/09/2018) di Joglo Resto Cangkir Bintaran Yogyakarta.

Pada diskusi yang digelar Paguyuban Wartawan Sepuh (PWS) Yogyakarta bertema Kemerdekaan, Demokrasi dan Pancasila. Dengan sub tema Membudayakan Kembali Musyawarah dan Mufakat kali ini, hadir pula Ketua Dewan Kebudayaan DIY Dr Djoko Dwiyanto serta Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dr Ahmad Charris Zubair.

Baca Juga :  Heboh Mayat Bayi di Tumpukan Sampah
Abdi dalem pangarsa PWSY Drs Oka Kusumayudha menyerahkan buku untuk Taman Bacaan Masyarakat Kemangi Lempuyangan Yogyakarta, diterima Wuryanti. (arie giyarto/koranbernas.id)

Terungkap dalam diskusi, sebenarnya Indonesia beruntung mendapat warisan Pancasila dari founding fathers yang sangat dikagumi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia.

Ketika Pancasila benar-benar diterapkan sebagai dasar negara, keutuhan bangsa bisa terjaga. Namun dalam perjalanannya, usai era reformasi, Pancasila dilupakan.

Orang enggan membicarakan Pancasila. Perpecahan tidak terelakkan. Orang merasa boleh berbuat apa saja, mencaci siapa saja. Etika berpolitik sudah ditinggalkan.

Demo-demo yang berlangsung belakangan ini dengan pengerahan massa sangat besar,  mengemukakan ancaman- ancaman sebagai bentuk memaksakan kehendak  harus segera diatasi dan kembali ke konstitusi.

Sejarah membuktikan hanya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang mampu mempersatukan bangsa  dari Sabang sampai Merauke.

Konflik antaretnis maupun agama merupakan akibat dari kendurnya akar kemajemukan yang harus saling menghargai antar semua unsur bangsa.

Baca Juga :  Remaja Pelaku Pembacokan Terancam 15 Tahun Penjara

Sayangnya tatanan dan elit politik di tingkat atas lebih banyak dilatarbelakangi kepentingan. Demokrasi pun menjadi rusak. Baru sekitar empat tahun terakhir, era Presiden Jokowi Pancasila ramai dibicarakan untuk bisa kembali diterapkan.

Darmanto, peserta diskusi, menyampaikan tanggapan. (arie giyarto/koranbernas.id)

Ketiga narasumber maupun para penanggap sepakat harus kembali ke Pancasila serta menerapkan kembali sila ke-4 sebagai dasar pengambilan keputusan yakni musyawarah dan mufakat.

Bukan voting yang dilatarbelakangi  berbagai kepentingan poltik dengan menghalalkan berbagai cara. Untuk itu diperlukan pendidikan karakter di semua tataran usia guna  mengembalikan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Sesuai janji panitia yang tertulis dalam undangan, 70 peserta pertama mendapat buku Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan yang ditulis Djoko Dwiyanto.

Pada kesempatan itu  PWS Yogyakarta menyerahkan bantuan buku. Di antaranya kepada Taman Bacaan “Kemangi” di Lempuyangan Yogyakarta. Dijadwalkan, diskusi berikutnya berlangsung pekan terakhir September. (sol)