PKL Alun-alun Purworejo Ngotot Gugat Bupati, Ini Alasannya

832
Pengurus Paguyuban PKL Alun-alun Purworejo menunjukkan Surat Pendaftaran Gugatan di Gedung PN Purworejo, Senin (18/09/2017). (hery priyantono/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Perlawanan sengit sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di Kawasan Alun-alun Purworejo di malam hari terus berlanjut. Gugatan hukum yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Purworejo sudah resmi terdaftar di Buku Pendaftaran Gugatan di Bagian Perdata PN, Senin (18/09/2017) siang.

Kuasa Hukum PKL Alun-alun, Tamrin Mahatmanto SH menunjukkan bukti register pendaftaran yang dia terima dari Bagian Perdata. Gugatan Hukum Perdata itu bernomor 39/Pol 6/2017 yang ditandatangani oleh Panitera PN Purworejo, Sardan Sasmita.

“Alhamdulillah berkas pendaftaran gugatan kami sudah keluar nomor perkaranya. Artinya kami bersiap bertemu di pengadilan dengan para pihak yang kami gugat,” beber Tamrin.

Dijelaskan Tamrin, gugatan hukum yang dilayangkan PKL bertujuan sebagai wujud kontribusi atau sumbangsih pemikiran yang bersifat kasuistis, faktual, ilmiah dan legal bagi peletakkan dasar-dasar kebijakkan pemberdayaan PKL untuk masa sekarang dan kedepan. Hal itu penting dalam membangun ekonomi Purworejo menuju suasana yang lebih berdaya, adil, makmur dan sejahtera.

Baca Juga :  Pilpres 2019 Tempatkan PKS Parpol Papan Atas

“Itulah salah satu diantara tiga tujuan kami menggugat. Justru ini langkah yang ilmiah,” tegas Tamrin.

Adapun isi gugatan PKL, lanjutnya berisi upaya relokasi PKL di lokasi sementara bukan jalan keluar yang baik. Seharusnya Pemkab Purworejo membangun lokasi yang definitif terlebih dahulu setelah itu barulah PKL dipindahkan.

“Lokasi sementara yang saat ini ditempati para PKL Alun-alun sama-sama masih di trotoar dan di ruas jalan lalu lintas cepat. Itu sangat membahayakan dan mwmbuat PKL sepi pengunjung. Akibatnya, PKL mengalami kerugian,” ungkap Tamrin.

Terpisah Humas PN Purworejo, Samsumar Hidayat, membenarkan terdapat berkas pendaftaran gugatan perdata di kantornya.

“Jika sudah mendapatkan nomor perkara, nanti kami akan siapkan para hakimnya. Dan selanjutnya akan kami layangkan pemberitahuan kepada para pihak-pihak tergugat,” terangnya.

Baca Juga :  Pastikan Natal dan Tahun Baru Aman

Ditambahkan, dalam perkara gugatan perdata, nantinya mengacu pada Peraturan Mahmakah Agung (PerMA) 1/2016 kedua belah pihak wajib menempuh upaya mediasi.

“Dalam mediasi nanti bisa para pihak mencari mediator sendiri atau hakim yang akan menunjuk seorang mediator,” jelasnya. (yve)