PKL- Bupati Gagal Berdamai

166
Suasana Mediasi PKL Pendowo dengan Pemkab Purworejo di Pengadilan Negeri (PN) setempat. (hery priyantono/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Proses mediasi damai atas Gugatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pendowo atau PKL Alun-alun Purworejo, gagal total. Kini perseteruan antara PKL versus Bupati Purworejo dan Empat Kepala Dinas, yakni Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, memasuki babak baru. Dimana PKL Pendowo siap menjalani sidang perdata di Pengadilan Negeri (PN) Purworejo.

Tak hanya itu, melalui Ketua Tim Hukum PKL Pendowo, Tamrin Mahatmanto SH perjuangan mencari keadilan tidak akan berhenti di gedung PN saja.

“Kami segera daftarkan berkas perkara ke PTUN Jawa Tengah di Semarang,” ucap Tamrin, Kamis (04/01/2018).

Baca Juga :  Jogja Kota Pertama Audisi SUCA ke-4

Upaya menuntut keadilan pun juga ditempuh oleh PKL Pendowo dengan melayangkan surat ke Komnas HAM RI.

Anggota Tim Kuasa Hukum lainnya, Kasran SH menegaskan bahwa upaya kliennya sudah sangat bulat untuk terus memperjuangan dan mencari keadilan. Tak hanya itu, pihaknya meyakini bahwa upaya mediasi selama ini sudah cukup membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten (pemkab) Purworejo menggunakan cara-cara kekuasaannya di dalam upaya melayani masyarakatnya.

“Ini eranya dimana pemerintah harus melayani warganya, bukan pemerintah dilayani warganya. Keputusan mengusir PKL Pendowo dari lokasi Kawasan Alun-alun bukti bahwa mereka (Pemkab Purworejo) menjalankan keputusan sepihak dan semena-mena,” ujar Kasran.

Padahal dalam Mediasi terakhir pada 29 Desember 2017 lalu, PKL sudah bersedia menerima Taman Kuliner yang disediakan oleh pemkab setempat sejumlah 49 kios. “Mediasi menjelang terakhir itu, sebenarnya arah perdamaian sudah ada. Tapi tiba-tiba pihak tergugat atau Bupati Purworejo cs, memutuskan hanya 48 los untuk PKL.

Baca Juga :  Empat Desainer Siap Tampil di Ajang JHF 2018

“Dengan kondisi tersebut, membuat Kuasa Hukum PKL mengambil langkah tegas ingin melanjutkan proses peradilan alias perdamaian gagal. (yve)