PKS Siap Fasilitasi PHL

196

KORANBERNAS.ID–Melihat belum ada kejelasan nasib para Pekerja Harian Lepas (PHL) yang mengalami PHK, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap memfasilitasi pertemuan mereka dengan Bupati Bantul Drs Suharsono.

Diharapkan para PHL bisa menyampaikan langsung keluh kesah mereka kepada orang nomor satu di Kabupaten Bantul tersebut.

“Kami dari PKS sebagai partai pengusung bupati siap untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Karena memang saya sudah pernah bertanya kepada PHL yang demo tersebut, ternyata mereka belum pernah bertemu bupati langsung terkait persoalan mereka,”kata Ketua DPD PKS Kabupaten Bantul, Amir Syarifudin di kantornya, Kamis (25/01/2018) sore.

Untuk itulah, Amir berharap ketika bertemu nanti, akan ada titik temu ataupun solusi antara dua pihak yakni PHL dan Bupati ataupun Pemkab Bantul.

“Kalau saya berharap agar para PHL ini bisa dipekerjakan kembali. Hal ini sesuai dengan kesepakatan di Komisi A. Bukan masalah politik ketika mencari solusi bagi para PHL, namun kita bicara mengenai kemanusiaan. Dengan dipekerjakan lagi maka akan menambah kekuatan dari rencana PHL di tahun 2018 yang akan merekrut 666 orang,”kata Amir yang juga anggota Komisi A DPRD Bantul.

Baca Juga :  Permintaan Darah di Sleman Capai Ribuan Kantong

Jika ditambah dengan 329 PHL yang di PHK, maka akan menjadi kekuatan SDM yang besar bagi akselerasi pembangunan di Kabupaten Bantul.

Secara anggaran, menurut Amir, Pemkab Bantul mampu. Hal tersebut terlihat di APBD 2018 yang tidak ada pencoretan dari Pemda DIY  terkait PHL.

“Jumlah PHL yang besar tersebut nantinya bisa ditata dengan proporsional. Misalnya dengan pembuatan UPT di 17 kecamatan,”katanya.

Misalnya untuk Dinas Lingkungan Hidup (DHL) Bantul saat ini sedang mencanangkan program Bantul bebas sampah 2019.

“Seandainya ada kasus pohon tumbang di wilayah yang jauh seperti Dlingo atau Sedayu, kan dari DLH mengakses kesana butuh waktu. Nah beda kalau di setiap UPT itu ada PHL, maka akan memudahkan,” katanya.

Baca Juga :  DPRD DIY Dorong Pemda Lakukan Patroli Siber

Sehingga dirinya yakin jika ada UPT di setiap kecamatan yang menampung para PHL akan mempercepat pembangunan yang ada di Bantul.

Apalagi memang untuk jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terus berkurang karena setiap tahun yang memasuki usia pensiun sekitar 400 orang. Sementara masih ada kebijakan moratorium penerimaan ASN sehingga PHL bisa menjadi solusi atau jawaban atas segala kekurangan SDM yang ada tadi. (SM)