PNS Jangan Sampai Terima Gratifikasi

375
ist.

KORANBERNAS.ID — Hampir setahun atau tepatnya 15 Oktober 2017 Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi di Kebumen. Peristiwa itu sebagai momentum untuk tidak korupsi atau tidak menerima gratifikasi atau pemberian karena jabatan). Besarnya penghasilan sah tidak menjadi alasan untuk melakukan hal itu.

“Jika sebelum OTT KPK ada yang slintat slintut, sekarang hentikan. Jadikan momentum OTT untuk tidak korupsi dan tidak menerima gratifikasi,” ujar Bupati Kebumen HM Yahya Fuad, ketika melantik 5 pejabat tinggi pratama/eselon II B dan 44 pejabat eselon dibawahnya, Jumat (29/09/2017). Pesan itu tidak hanya ditujukan kepada pejabat yang dilantik, tapi untuk seluruh PNS di lingkungan Pemkab Kebumen.

Fuad memahami, sekarang penghasilan yang diperoleh dari gaji dan tunjangan lainnya seringkali tidak sebanding dengan beban tanggung jawabnya. Diperlukan perbaikan penghasilan untuk meminimalisir perbuatan puisi dan menerima gratifikasi. Untuk itu pada tahun anggaran mendatang bisa dilakukan penambahan penghasilan yang sah untuk PNS.

Baca Juga :  Teknik Lingkungan UP 45 Jadi Duta Energi

“Sebagai bupati, 18 bulan menjabat rata-rata take home pay saya Rp 30 juta per bulan, “ katanya.

Tambahan penghasilan yang sah akan ditambah tahun depan berupa tunjangan kinerja. Tambahan penghasilan yang bersumber dari tunjangan kinerja diterima sekarang bisa saja dinaikkan tahun anggaran 2028. Misalnya untuk eselon II B yang sekarang Rp 7,5 juta akan dinaikkan. Namun Fuad tidak disebutkan besaran kenaikan tunjangan kinerja tahun depan.

Terkait OTT yang dilakukan KPK di Kebumen, setahun lalu lembaga hukum tersebut menangkap Sekretaris Daerah Kebumen Adi Pandoyo, Sigit Widodo, Kepala Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen, serta Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudy Tri Hartanto.

Baca Juga :  Pamer Karya Siswa Tingkatkan Kepercayaan Diri

Ketiganya telah divonis masing masing 4 tahun potong masa tahanan, oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Pelaku lain yang sudah divonis penjara dengan masa penjara yang sama Hartoyo, pengusaha pemberi gratifikasi, Basikun, pemberi gratifikasi kepada Adi Pandoyo. Tersangka yang belum diadili Dian Lestari Pertiwi, anggota DPRD Kebumen.

Sebagai justice colaborator, Adi Pandoyo yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, menyebut dugaan operan atasannya sehingga dia menerima uang gratifikasi sebesar Rp 3,75 miliar sebagai fee atas proyek di tahun anggaran 2016. Diperkirakan akan ada tersangka lain dalam perkara yang sama dan proyek lain di Kebumen sejak Adi Pandoyo menjabat Sekretaris Daerah Kebumen paruh tahun 2010. (yve)