Pocong Ikut Protes Pemecatan PHL

283
Para PHL yang mengalami PHK menggelar aksi  teaterikal sebagai wujud protes terhadap kebijakan Pemkab Bantul  di DPRD Bantul, Selasa( 16/01/2018). (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Puluhan eks Pekerja Harian Lepas (PHL), Selasa (16/01/2018), kembali menggelar protes atas kebijakan Pemkab Bantul yang memutuskan kontrak kerja 329 PHL. Kali ini aksi itu dikemas dalam bentuk teaterikal dan berlangsung di halaman gedung DPRD Bantul.

Para peserta membawa bungkusan kain seragam yang mereka  terima Desember lalu. Di tiap kain tersebut diberi kertas bertuliskan “Dijual” dengan harga Rp 20 juta, Rp 30 juta, Rp 40 juta,50 juta  hingga Rp 65 juta. Para peserta tampak pula mengenakan pita hitam melingkari kepala dengan tulisan ”menolak PHK’.

Selain itu, ada juga peserta yang berdandan pocong dan diberikan tulisan ‘korban arogansi’ di bagian punggung. Pocong ini mencelat-mencelat di depan gedung wakil rakyat tersebut.

Kadang-kadang pocong terlihat tiduran di tangga pintu masuk dewan bersebelahan dengan  kain seragam bertuliskan ‘Dijual’ tadi. Aparat kepolisian dan Satpol PP tampak berjaga di lokasi.

Baca Juga :  Dirikan Tomira, Cara Bupati Kulonprogo Angkat Produk Lokal

PHL yang di PHK melakukan aksi teaterikal dengan  upacara. Laksana sebuah  upacara sesungguhnya, diawali dengan sambutan dari penguasa yang mengumumkan akan adaya psikotes. Setelah itu sambutan dari ‘kepala BKD’, Kepala dinas/instansi’ dan pengumuman pemberhentian bagi PHL yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yakni nilainya di bawah 61 di  amplop pada masing-masing PHL.

“Bagi yang Memenuhi Syarat atau  MS silakan besok bekerja, dan bagi yang TMS, da… daaaaa..,” kata seorang ‘kepala dinas’ saat sambutan sambil melambaikan tangannya kepada peserta upacara.

Setelah itu, perwakilan PHL yang TMS tadi mengalungkan kertas bertuliskan ‘Korban Psikotes’ kepada ‘pocong’ yang ikut upacara. Raras Rahmawatiningsih selaku koordinator aksi mengatakan pocong menggambarkan matinya nurani dari pengambil kebijakan terhadap nasib mereka.

Baca Juga :  Labuhan Merapi Kembali Digelar

“Kami yang sudah bekerja bertahun-tahun bahkan belasan tahun tanpa ada kesalahan dan pelanggaran  kemudian harus menerima putusan PHK,” kata Raras.

Keputusan tersebut tentu menjadi sebuah keputusan pahit  bagi  diri PHL, termasuk istri, suami, anak dan keluarganya. “Untuk itulah kami memohon keadilan agar kami bisa dipekerjakan kembali, mengingat Pemkab Bantul juga akan merekrut 600 lebih PHL baru. Kami meminta kebijakan, karena kalau harus seleksi kembali banyak yang tidak memenuhi  syarat. Misalnya untuk usia maksimal 40 tahun, kami banyak yang sudah lebih karena memang bekerja sebagai PHL juga sudah sangat lama,” paparnya.

Untuk itulah Raras mewakili teman-temanya berharap ada kebijakan untuk mereka. (sol)