Pola Kerja Birokrasi Harus Berubah

73
Sekda Sleman Sumadi SH MH ketika memberi pengarahan dalam Sosialisasi Pemeringkatan PPID dan Monitoring Pelayanan Informasi Publik di Sleman, Kamis (28/06/2018). (nila jalasutra/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID–Era keterbukaan informasi menuntut pola kerja birokrasi untuk berubah, berubah menjadi responsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal menyampaikan informasi publik. Hal ini disampaikan oleh Sumadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dalam acara Sosialisasi Pemeringkatan PPID dan Monitoring Pelayanan Informasi Publik di Sleman, Kamis (28/06/2018).

Sumadi menuturkan agar pola kerja birokrasi menjadi lebih responsif dan aktif, Sleman sendiri telah mengembangkan inovasi pelayanan publik di bidang informasi, yakni dengan meluncurkan e-PPID.

“Kita menerapkan ePPID sejak tanggal 30 April lalu, meskipun belum kita sosialisasikan secara massal, namun kedepan pelayanan permohonan informasi publik kepada pemkab sleman harus dilayani melalui sistem, sehingga proses pelayanan informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik,” paparnya.

Menurut Sumadi, proses dokumentasi yang baik ini harus sejalan dengan upaya yang perlu dikeluarkan.

“Syaratnya mesti disiplin, baik disiplin dalam menginputan informasi secara berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta merta serta memproses permohonan informasi publik. Perlu disiplin waktu jadi pelayanan harus tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Terlebih karena proses sudah dilakukan secara tersistem, maka tidak lagi ada alasan untuk menunda atau mengulur proses,” lanjut Sumadi.

Baca Juga :  Sedayu Punya Cara Unik Lestarikan Lingkungan

Sementara Eka Suryo Prihantoro, Sekretaris Dinas Kominfo Sleman, menyampaikan pengembangan aplikasi e-PPID ini menjadi salah satu sarana yang disediakan oleh Pemkab Sleman guna melayani masyarakat dalam menyampaikan permohonan dan memperoleh informasi publik.

Sebab dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik yang berindikator publikasi informasi publik melalui website serta laporan pelayanan permohonan informasi publik, masih banyak Perangkat Daerah yang belum memenuhi indikator yang ditetapkan dalam standar layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

“Hasil monitoring dan evaluasi di triwulan I tahun 2018, 1 Perangkat Daerah berpredikat baik sekali, 10 Perangkat Daerah berkategori baik, 15 Perangkat Daerah berpredikat cukup, 17 Perangkat Daerah kurang, dan 5 Perangkat Daerah kurang sekali,” ungkap Eka.

Baca Juga :  STTNAS Yogyakarta Siap Naik Status Jadi Institut

Oleh karena itu, e-PPID yang secara serentak telah diterapkan di seluruh Perangkat Daerah diharapkan mampu mendukung perbaikan sistem birokrasi pelayanan informasi publik di Kabupaten Sleman.

“Penerapan e-PPID juga mendorong peningkatan literasi masyarakat khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk kemudahan akses permohonan informasi publik. Hal ini secara tidak langsung juga akan mendorong masyarakat Sleman menuju smart society,” tandas Eka.

Ditambahkan Eka, kini Pemkab Sleman tengah bersiap untuk menghadapi monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik oleh Komisi Informasi Daerah DIY yang akan dilaksanakan selama bulan Juni sampai dengan September 2018.

“Tahun 2017 lalu, Pemkab Sleman mendominasi hampir di semua kategori, dan meraih peringkat terbaik I, II dan III. Namun hasil monitoring tersebut belum menggambarkan kondisi pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, karenanya Pemkab Sleman berkomitmen untuk terus berbenah diri,” tambahnya. (yve)