PPK Pasar Darurat Tegalgondo Merasa Dipermainkan

113
Ilustrasi. (The Tanjungpura Times.com

KORAN BERNAS.ID–Dugaan “dagelan” proyek pembangunan Pasar Darurat Tegalgondo Kecamatan Wonosari Klaten senilai Rp 60 juta, sedikit demi sedikit menemui titik terang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pembangunan pasar darurat mengaku dipermainkan

“Waktu di ruang kepala dinas yang diperintahkan (garap) Pak Rendro. Kalau tidak, berarti saya dipermainkan kepala dinas dan Pak Rendro,” kata PPKom Pembangunan Pasar Darurat Tegalgondo Joko Purnomo

Joko Purnomo yang juga Kepala UPTD Pasar wilayah Pedan dan Cawas itu manambahkan, terkait dengan Pasar Darurat Tegalgondo, dirinya selalu bersikap transparan dan berpedoman pada perintah pimpinan.

Diakui, anggaran proyek pembangunan Pasar Darurat Tegalgondo senilai Rp 60 juta. Pasar darurat itu sesegera mungkin harus dibangun, karena dalam sosialisasi pada 16 Mei lalu di Aula Desa Tegalgondo disebutkan relokasi pedagang kios pada pertengahan Ramadan.

Baca Juga :  Setelah Juni, Sampah Klaten Dibuang ke Mana?

Namun sayang, Joko Purnomo tidak menjawab pertanyaan apakah dirinya telah menerbitkan SPK pembangunan pasar darurat atau belum.

Pimpinan CV Analisa Rendro Sedijono yang disebut Plt Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Abdul Mursyid dan PPKom Joko Purnomo menggarap pasar daruratpun membantah.

“Saya tidak menggarap pasar darurat karena tidak ada SPK. Dasar saya SPK. Kalau pembangunan Pasar Induk Tegalgondo ya,” katanya.

Dalam pertemuan di ruang Plt Kepala Dinas Perdagangan beberapa waktu lalu ujarnya, intinya meminta dinas selaku pengguna anggaran untuk segera dibuatkan pasar darurat agar proyek pembangunan pasar induk bisa dilaksanakan.

Sumber resmi di Dinas Perdagangan menyebutkan sebenarnya sudah ada yang menggarap pasar darurat tetapi diganti lagi sehingga tidak ada yang garap sampai sekarang.

Baca Juga :   Warga Pertanyakan Program Betonisasi di Mojopereng Krakitan

Sedanglan di kalangan penyedia jasa menyebutkan, paket pasar darurat pasar Tegalgondo sebenarnya ada yang mau menggarap, tetapi kelihatannya diganti dan dialihkan kepada orang lain tetapi gagal karena belum ada “deal” aau kesepakatan.

“Praktek seperti ini sudah lama mas. Terutama paket PL (Pemilihan Langsung). Jadi jangan kaget,”jelas penyedia jasa yang menolak disebutkan identitasnya.

Penyedia jasa tersebut tidak membantah pemberitaan koranbernas.id pada Senin (21/05/2018) terkait proyek PL yang rawan permainan.

“Paket penunjukan atau penunjukkan langsung itu kan mutlak wewenangnya pengguna anggaran dan PPKom. Lha, kalau mereka dekat dengan penyedia jasa atau katakanlah karena ada faktor “X” pasti dia yang ditunjuk untuk menggarap. Atau bisa juga dinas cuma pinjam bendera namun digarap sendiri oleh dinas,” jelasnya. (SM)