Proyek Penunjukkan Langsung Rawan dengan Penyimpangan

264
Ilustrasi. (Solidaritas Uinsa. org)

KORANBERNAS.ID—Sesuai aturan, pengadaan barang/jasa pemerintah dengan anggaran kurang dari Rp 200 juta boleh dilakukan dengan sistem pengadaan langsung (PL) tanpa harus dilelangkan di Bagian Layanan Pengadaan/Barang Jasa (BLP). Namun sistem PL tersebut sangat rawan penyimpangan. Hal ini dipicu praktek persekongkolan antara penyedia jasa dengan pejabat pembuat komitmen (PPK)

“Proyek PL itu wewenang PPK. Jadi kalau ada penyedia jasa yang mau garap ya tergantung pendekatannya dengan PPK,” kata Agus, salah seorang penyedia jasa di Klaten.

Namun kata Agus, meski proyek PL wewenangnya PPK bukan berarti PPK dengan semaunya menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan proyek. Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan jika tidak ingin berhadapan dengan hukum jika melanggar aturan.

Baca Juga :  Alat Uji Rem pun Ikut Diangkut

Tahapan itu kata dia, PPK harus mengundang dua penyedia jasa dimana yang satunya nanti sebagai pembanding. “Jika itu tidak dilakukan ya siap-siap saja kalau kelak ada laporan. Sebab jika cuma mengundang satu penyedia jasa sangat bisa dituduh bersekongkol,” jelasnya.

Pengalaman di lapangan ujar dia, kadangkala PPK tidak punya keberanian menolak pihak-pihak yang punya kepentingan. Sehingga begitu ada intervensi, langsung memberikan paket atau proyek itu kepada pihak tersebut untuk digarap dengan mencari penyedia jasa lain sebagai pembanding.

Jika pola-pola seperti ini tidak diperbaiki, maka Agus pesimis akan ada perbaikan di bidang pengadaan barang/jasa di Klaten. Sebab sangat mungkin pola-pola seperti itu akan terjadi di tahun-tahun mendatang.

Baca Juga :  Berbusana Jawa, Pedagang Pasar Srago Rayakan Hari Kartini

Sementara itu Kepala Bagian Layanan Pengadaan  barang/jasa pemerintah Pemkab Klaten (BLP) Muh Anwar Shodiq menjelaskan proyek senilai kurang dari Rp 200 juta tidak harus dilelangkan di BLP. Namun ada juga OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang melelangkan proyek kurang dari Rp 200 juta karena tidak ingin ada resiko.

“Ya ada juga yang melelangkan. Sebenarnya yang kurang dari Rp 200 juta cukup PL saja,” ujar Shodiq. (SM)