PSM Protes Kebijakan Disdukcapil

123
Koordinator PSM, Ngatijan menyampaikan uneg-uneg kepada Komisi A DPRD Bantul terkait pelarangan penggunaan jasa dalam pengurusan di Dinas Dukcapil, Senin (6/11/2017). (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Warga yang menamakan dirinya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) melakukan protes kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bantul. Pasalnya mereka dilarang untuk ‘menjual jasa’ kepada masyarakat yang mengurus surat di Disdukcapil terhitung sejak Oktober lalu.

Kebijakan ini otomatis ‘mematikan’ PSM yang anggotanya ada sekitar 35 orang dari berbagai wilayah di Bantul. Protes disampaikan oleh juru bicara PSM, Ngatijan di depan komisi A DPRD Bantul, Senin (6/11/2017) sore termasuk saat itu hadir pula perwakilan Disdukcapil Bantul.

“Kami ini bukan calo, hanya membantu warga saja agar dalam kepengurusan surat-surat di Disdukcapil. Namun ternyata ada pelaranngan secara tiba-tiba dari pihak Disdukcapil sejak Oktober lalu, dan ini mengagetkan kami semua,” kata Ngatijan.

Baca Juga :  "Tercatat Miskin Tapi Punya Gabah Banyak"

Karena memang sebelumnya tidak ada sosialisasi mengenai pelarangan tersebut. Sehingga membuat anggota PSM kebingungan.”Padahal kami selama ini hanya menolong dan tidak ada tarif yang kami kenakan terhadap layanan yang kami berikan ini. Bahkan kadang ada yang tidak memberi sepeserpun, tetapi kami tidak sakit hati ataupun marah,”katanya.

Selama ini memang mereka bekerja karena dimintai tolong. Misal ada orang datang dan meminta untuk dibantu membuat akte, dan dirinya tidak dapat apa-apa. Tapi menurutnya hal tersebut bukan suatu persoalan, karena memang tujuanya adalah menolong. Karena selama ini banyak juga masyarakat yang tidak sempat mengurus surat-surat tersebut karena kesibukanya.

Sementara Sri Nuryanti Kepala bidang pelayanan dan pencatatan sipil, Disdukcapil Bantul, Sri Nuryanti mengatakan pelarangan tersebut mengacu kepada Undang-Undang No 23 tahun 2006 pasal 26 dan 57 dan Peraturan Presiden 25 tahun 2008 pasal 48 dan 78.

Baca Juga :  Jadikan Antikorupsi Komitmen Bersama

“Dalam aturan tersebut yang bisa diwakili salah satunya karena faktor umur, belum cakap hukum, kecacatan, sakit keras dan penyebab lain,” katanya.

Dirinya juga menambahkan di peraturan daerah juga diamanahkan untuk melaksanakan pasal-pasal tersebut. Sedangkan Anggota komisi A DPRD Bantul, Sapto Saroso mengatakan supaya ada pendinginan suasana dan dapat memahami aturan yang ada. (yve)