PTSL di Kulonprogo Menyasar 12 Desa

172

KORANBERNAS.ID–Di Kulonprogo Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL)  menyasar 12 desa. Ditargetkan, tahun 2018 ini dapat diberikan 20.200 sertifikat kepada masyarakat.

Kepala BPN/ Kantor Pertanahan Kulonprogo, Suardi menjelaskan, 12 desa tersebut antara lain Desa Hargomulyo, Kalirejo, Hargotirto, Hargorejo, Wates, Sentolo, Donomulyo, Banjaroya, Banjarasri, Pagerharjo, Ngargosari.

Suardi mengatakan tahun sebelumnya, 15.400 bidang tanah telah disertifikasi. Tahapan yang dilakukan dalam sertifikasi ini diawali dengan  penyuluhan masyarakat. Kemudian pembekalan petugas. Setelah siap kemudian desa akan mulai melakukan inventarisasi data serta pengumpulan persyaratan.

Menurut Suardi, saat ini sudah ada empat tim yang bergerak untuk melaksanakan program PTLS. Mereka sudah melakukan pengukuran dan pendataan bidang tanah yang akan disertifikasi.

“Desa yang mengikuti PTSL wajib membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas). Kami berharap program ini bisa membantu warga dengan ekonomi lemah di sana,” kata dia, Rabu (28/03/2018).

Program PTSL ini memang gratis. Namun pada saat persiapan, dibutuhkan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh warga. Antara lain untuk membiayai patok, materai, fotokopi, dan lainnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo, Akhid Nuryati mendukung Program PTSL karena bermanfaat mengontrol penggunaan tanah terutama alih fungsi lahan. Juga status tanah di suatu kawasan yang diperlukan dalam membuat perencanaan.

“Kami ingin sinkronisasi antara review Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2032 dengan Program PTSL supaya berjalan beriringan. Dari data PTSL ini, bisa diketahui pula peta potensi untuk membuka lahan pertanian baru,” katanya.

Akhid menyoroti perihal batasan biaya sertifikat satu bidang tanah dari masyarakat Rp 150.000 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Biaya tersebut digunakan untuk membiayai antara lain membayar saksi batas, biaya ukur, patok, dan lainnya.

Hal tersebut penting, agar Pemerintah Kabupaten Kulonprogo bersikap proaktif, dalam memberikan payung hukum untuk biaya-biaya tadi.

“Supaya tidak terjadi penyimpangan ataupun pungli,”ujarnya. (wid)