Puluhan Warga Gunungkidul Hidup Terpasung

173
ilustrasi pemasungan

KORANBERNAS.ID–Meski tidak manusiawi, kasus pasung masih terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan catatan Dinas Sosial setempat tercatat 46 orang di pasung, 4 orang diantaranya sudah dibebaskan.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul, Irvan Ratnadi menyatakan data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), warga yang dipasung di seluruh Gunungkidul ada 46 orang. Dari jumlah ini, 4 orang diantaranya sudah ditangani oleh dinas. Usia mereka dari 16 hingga 65 tahun.

“Sebagian besar merupakan usia produktif dengan rata-rata usia 25 hingga 40 tahun,”kata Irvan pada dikantornya, Rabu (11/10/2017).

Sebagian besar pemasungan menggunakan rantai ataupun alat tertentu, agar penderi gangguan kejiawaan tidak pergi. Sebagian dari mereka juga dikurung dalam sebuah kamar tertutup. Segala aktivitas mulai dari makan hingga buang air berada di satu tempat tersebut.

Baca Juga :  Pendidikan Bukan Melulu Soal Kurikulum

Diakuinya, tidak mudah untuk mengevakuasi orang yang dipasung. Sebab, dari beberapa kasus pemasungan, keluarga tidak menghendaki untuk dipisahkan.

Irvan mencontohkan di Kecamatan Semin, ketika petugas dari Dinas Sosial Gunungkidul dan tim anti pasung DIY mendatangi korban pemasungan yang sudah tidak terawat dalam pasungan, keluarga tidak memperbolehkan untuk dibawa ke RS Grasia, di Sleman.

“Keluarga menolak untuk dibawa. Padahal kita mau membantu agar lebih baik, dan semuanya gratis. Bahkan jika tidak memiliki BPJS akan kita bantu,” tuturnya.

Sebenarnya, lanjut dia, upaya pemerintah untuk membantu ODGJ sudah sering dilakukan. Bahkan yang sudah tertangani dengan baik mampu bekerja lagi. Mereka akan diberikan pelatihan dari Balai Rehabilitasi di Kalasan, Sleman.

Pihaknya sudah mengupayakan agar obat yang dibutuhkan ada di setiap Puskesmas sehingga memudahkan keluarga untuk mengambilnya. “Sekarang puskesmas sudah ada obat. Yang perlu disosialisasikan ke keluarganya, jangan sampai telat. Kita menyediakan gratis,” jelasnya.

Baca Juga :  Program Bedah Rumah Tidak Tuntas jika Andalkan APBD

Peduli ODGJ

Psikiater Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari, dr Ida Rochmawati menilai kasus pemasungan, sebagian besar adalah kasus berulang atau repasung. Artinya bukan pemasungan yang pertama.

Umumnya mereka sudah pernah terakses layanan kesehatan jiwa, namun tidak berlangsung kontinyu sehingga terjadi pemasungan kembali.

“Semua karena pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa masih rendah,” jelasnya.

Selain itu, faktor jarak yang jauh dari pusat kesehatan menyebabkan masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan. Padahal DIY sudah ada Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2014 tentang Pedoman Pemasungan.

“Sebenarnya yang terpenting itu bagaimana penanganan pasca pasung. Bagaimana mereka bisa mendapatkan akses kesehatan,”pungkasnya. (SM)