Pungli Bisa Turunkan Wibawa

51
Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Temanggung memberikan sosialisasi  di Parakan. (endri yarsana/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Satuan Tugas Berantas Pungutan Liar (Saber Saber Pungli) Kabupaten Temanggung melaksanakan sosialisasi kegiatan sapu bersih pungli di pendapa eks Kawedanan Parakan, Kamis (17/05/2018).

Sosialisasai dibuka Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Temanggung, Kompol Prawoko yang juga Wakapolres Temanggung. Didampingi anggotanya, dia berdialog dengan peserta yang berasal dari perangkat desa se-Kecamatan Parakan.

Prawoko meminta peran aktif Kades dan Perangkat Desa di wilayah Kecamatan Parakan untuk mencegah tindakan  pungutan liar di semua bidang pelayanan.

Sesuai peraturan, pungutan yang tidak sesuai aturan termasuk kategori pungutan liar. “Patuhi semua aturan yang ada dan harus berani mengatakan tidak pada pungli,” kata dia.

Terkait alokasi dana desa yang jumlahnya hingga miliaran rupiah, agar digunakan sesuai ketentuan dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Mahasiswa Kompeten Hasilkan Lulusan Berkualitas

“Gunakan dana desa sebaik-baiknya sesuai aturan untuk kebutuhan operasional pemerintahan dan membangun desa agar maju dan berkembang,” pintanya.

Dia juga mengajak perangkat desa mengindari perbuatan pungutan liar. Selain melanggar hukum, perbuatan itu juga bisa menurunkan wibawa dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

“Pemberi maupun penerima pungli jelas melanggar hukum sehingga akan kena sanksi pidana,“ ujarnya.

Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, Suyono, meminta para kades dan perangkat desa taat aturan. Segala sesuatu harus dikerjakan secara prosedural sehingga tidak melanggar hukum.

Terkait permohonan pensertifikatan tanah, menurut dia, besaran biaya telah diatur dalam Surat Keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri sehingga semua jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Warga Sedayu Dilarang Setrum Ikan di Sungai

Jika dulu ada kebiasaan Pemerintah Desa memungut uang palagara 10 persen setiap pengurusan sertifikat tanah, maka sekarang tidak diperbolehkan lagi.

Pungutan kepada masyarakat harus ada payung hukumnya. Tanpa payung hukum maka termasuk pungutan liar. Bila kades  dan perangkat desa menerima bingkisan berupa parsel  termasuk kategori gratifikasi.

“Bagi yang menerima utamanya jelang perayaan Lebaran Idul Fitri tahun 2018 agar ditolak saja daripada menjadi persoalan hukum,” ungkapnya.

Kepala BPPKAD Kristri Widodo menandaskan, untuk meminimalisasi pungutan liar harus digalakkan gerakan antipungli.

Berbagai produk peraturan desa perlu diidentifikasi dan diverifikasi oleh aparat yang berwenang di tingkat Kabupaten. Ini sebagai upaya preventif  manakala  dalam peraturan desa ada indikasi pungli maka bisa dicegah sejak dini. (sol)