Radikalisme dan Narkoba, Sama Meresahkannya

124
Dr. H. Waryono Abdul Ghofur MAg. (Foto: Yvesta Putu Sastrosoendjojo/Koran Bernas)

KAMPUS Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta membuat berita besar. Rektorat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang larangan mengenakan cadar bagi seluruh sivitas akademika. Larangan tersebut kemudian menjadi perbicangan hingga ke ranah nasional dan memunculkan sikap pro dan kontra. Meski akhirnya larangan tersebut akhirnya dicabut, publik seperti kembali disadarkan betapa paham radikalisme telah merasuki dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Untuk menelisik latar belakang dikeluarkannya SK larangan pemakaian cadar serta kekhawatiran makin menguatnya paham radikal di lingkungan kampus tersebut, wartawan Koran Bernas Yvesta Putu Sastrosoendjojo, secara khusus mewawancarai Wakil Rektor III UIN Sunan Kalijaga, Dr H Waryono Abdul Ghofur MAg, di kampus setempat, Selasa (20/3). Berikut petikan wawancaranya:

Apakah paham radikal yang merasuki dunia kampus memang sudah dalam taraf meresahkan?

Saat ini radikalisme sudah menjadi fenomena yang sangat meresahkan anak bangsa selain narkoba. Radikalisme yang berujung pada terorisme dari banyak sumber yang kami dapat, biasanya muncul dan masuk ke ruang publik, termasuk ke dunia kampus.

Kontrol yang kurang dari orang tua, terutama yang tinggal jauh dari anak-anaknya, membuat pengawasan jadi sulit. Di sisi lain mahasiswa saat ini mempunyai kebebasan dalam memilih bergaul dengan siapapun. Kalau tidak ada filter, mereka bisa dengan mudah ikut arus atau ajakan yang tidak tahu kebenarannya.

Apalagi ada yang menggunakan bahasa agama yang memberikan iming-iming, entah masuk surga atau mendapatkan bidadari, bila mengikuti aliran-aliran tertentu. Dengan diplomasi dan janji surga, maka bisa dengan mudah mempengaruhi mahasiswa yang pengetahuan agamanya belum komprehensif. Tingkat kemiskinan pun bisa jadi alasan doktrin-doktrin radikal itu muncul.

Apa korelasi kemiskinan dengan radikalisme?

Tentu ada. Bisa saja mahasiswa atau anak muda yang, maaf, miskin didoktrin karena hidup di dunia sudah sulit maka pergi saja ke surga dengan iming-iming mendapatkan banyak bidadari. Janji surga kelompok-kelompok sesat itu sering menggunakan kelemahan korbannya untuk mempengaruhi paham-paham radikal. Apalagi ketika jaringan informasinya kurang. Misal saja orang dari kampung yan belum tahu peta kota maka ketika menemukan semacam oase, langsung saja dicomot. Ibaratnya mereka asal minum di oase itu meskipun bisa jadi air yang mereka minum tidak mendinginkan atau menghangatkan.

Sebenarnya, apa pemantiknya sehingga paham-paham radikal tersebut bisa sampai masuk ke kampus atau bahkan ke sekolah?


Pikiran khilafah muncul karena pemantiknya banyak. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari mantan teroris, mereka bilang tidak puas pada praktik bernegara. Implementasi hokum, misal yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas, membuat ketidakpuasan mereka sehingga dengan mudah orang-orang itu menerima ideologi atau ajaran yang menawarkan alternatif khilafah. Diplomasi tersebut kemudian ditanamkan ke mahasiswa melalui kelompok-kelompok tertentu.

Padahal pengabdosian khilafah dalam konteks Indonesia tidak sepenuhnya benar. Kalau menilik sejarah, 5 abad pertama oke, tapi abad 12 kekhilafahan justru membuat perang antarnegara karena perbedaan kepentingan

Kita harus bisa membaca sejarah yang relatif utuh dari berbagai perspeketif sehingga menemukan ajaran Islam yang universal, relevan dan kontekstual itu seperti apa. Orang Islam percaya, selalu percaya Islam yang relevan tapi seperti apa relevansinya. Apa yang berbau budaya luar, entah barat atau timur, belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia.

Baca Juga :  Demi Guru, Bupati Tasdi Berani “Pasang Badan”

Sedangkan di tingkat sekolah, radikalisme muncul bisa saja secara sistematis, terutama dari guru. Anak-anak, mulai dari tingkat PAUD sudah diajarkan paham-paham yang tidak sesuai dengan ke-Indonesia-an. Bisa saja karena sudah merasa paling Islam maka abai pada aturan negara. Padahal beragama dan bernegara seharusnya bisa berjalan bersama karena melaksanakan agama juga berarti merawat negara, termasuk melaksanakan aturan negara.

Berarti ada yang salah mencari guru agama?

Iya, karenanya harus pintar-pintar mencari guru atau ustadz untuk mendapatkan pengetahuan tentang Islam. Sebab budaya instan membuat orang-orang bisa dengan mudah jadi ustadz atau guru agama. Cukup dengan bisa sedikit berbahasa Arab atau menggunakan pakaian seperti di Arab, sudah dianggap guru atau ustadz. Banyak yang langsung percaya semua perkataan meski kalau ditanya lebih jauh tentang Islam juga tidak tahu.

Lalu apa peran UIN sebagai kampus berbasis agama dalam mengatasi radikalisme di kampus?

Sebagai kampus negeri, UIN ikut berperan menjaga ke-Indonesia-an. Sesuai ajaran Sunan Kalijaga, kampus menyampaikan Islam tanpa kehilangam ke-Islaman tapi juga mampu beradaptasi dengan budaya. Dalam artian kami mengajarkan ke-Islam-an, ke-Indonesia-an dan lokalitas dan modernitas dalam cara berpikir mahasiswa. Mahasiswa harus sadar betul sebagai bagian dari Indonesia sehingga dalam beragama tidak boleh dibenturkan dengan budaya bangsa ini. Sejak semester awal hal ini kami tegaskan kepada mahasiswa, bahkan mereka harus menandatangani surat perjanjian untuk mentaati peraturan kampus.

Contohnya, dalam hal pakaian tidak harus seperti di Timur Tengah. Sebagai bagian dari Indonesia, kami juga mengajarkan mahasiswa untuk bisa menerjemahkan bahasa agama kedalam bahasa lokal. Misal adagium agama tidak harus berbahasa Arab kecuali solat. Dalam ibadah lain seperti kotbah boleh saja menggunakan bahasa Indonesia atau Jawa.

Baca Juga :  Merapi Timur, Sulit Air Namun tak Kekeringan

Bagaimana dengan pembelajaran Pancasila di kampus?

Bahasa Pancasila yang universal sangat dekat dengan agama. Karenanya, dalam pelajaran agama Islam maupun Kewarganegaraan pun dimuati dengan Pancasila agar tidak terdistorsi. Kami juga meresmikan Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara sebagai mercusuar dan deklarasi Islam yang Pancasilais. Mahasiswa juga terlibat dalam diskusi-diskusi tentang Pancasila. Kami bahkan bekerjasama dengan Kesbangpol untuk mengundang mahasiswa dalam berbagai kegiatan.

Terkait dengan kebijakan larangan cadar beberapa waktu lalu, apa sebenarnya alasannya?

Kalau dari surat rektor, kami sebenarnya melakukan pendataan mahasiswi yang bercadar. Pendataan itu kami lakukan untuk menelisik lebih jauh alasan mereka bercadar sehingga tahu persis penggunaan cadar itu sebagai bagian dari pemahaman agama atau ada ideologi yang menyertai. Meski sebenarnya tidak apa-apa kalau ada ideologi yang menyertai, namun harus taat pada aturan anegara dan sesuai dengan Pancasila. Kami tidak semata-mata melarang atau tidak membolehkan penggunaan cadar.

Ada penelitian dari Fakultas llmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga tentang cadar di kampus yang hasilnya bercadar membuka perkembangan baru bagi mahasiswi yang sebelumnya tidak bercadar. Hasil lainnya ternyata para orang tua tidak tahu kalau anak-anak mereka bercadar. Selain itu setelah bercadar, ternyata anak-anak itu memiliki kecenderungan menutup diri, entah karena efek pergaulan atau menemukan pemahaman baru.

Apa yang kami lakukan kemudian adalah dengan melakukan pendataan mahasiswi bercadar itu. Karena kalau nantinya misalnya ada yang ditangkap (polisi-red) maka akan membuktikan tesis kami. Bahkan ada indikasi kampus dianggap gagal dalam membina mahasiswanya, dan bisa dipertanyakan orang tua. Padahal mereka menitipkan anak-anaknya pada kami.

Tugas kami membimbing, mengarahkan dan mengantar mahasiswa jadi umat Islam yang bermanfaat, tidak merusak dan menyakiti orang lain. Mahasiswa diharapkan memahami ajaran Islam yang tidak pernah mengajarkan kekerasan. Kalau beda bisa disampaikan dengan menggunakan etika. Mahasiswa juga harus mampu bersikap kritis, jangan asal percaya pada satu paham tanpa cek dan ricek. Apalagi ada teknologi informasi yang bisa mencarii info tentang paham-paham tertentu yang sesuai dengan Pancasila atau tidak. (***)