Rakyat Boleh Menggunakan Tanah Kasultanan

166

MASYARAKAT atau institusi yang telah menggunakan atau memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tetap dapat terus melanjutkan penggunaan tanah tersebut. Rencana Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Paniti Kisma, lembaga di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, untuk melakukan inventarisasi serta pendataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, sama sekali tidak dimaksudkan untuk meminta kembali tanah tersebut. “Apalagi merampas dari tangan masyarakat. Tidak ada sama sekali.”

Pernyataan itu ditegaskan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. Krido Suprayitno, M.Si, pekan lalu di kantornya. Ia menyampaikan hal itu, berkaitan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Peraturan Gubernur tersebut ditandatangani dan diundangkan pada 31 Mei 2017 lalu. “Saat ini kita terus berupaya menyosialisasikan Pergub tersebut, agar masyarakat luas mengetahuinya,” kata Krido yang antara lain didampingi Kepala Bidang Penyelesaian Permasalahan Tanah Dinas Pertaru Sukamto, SH.

Ia menjelaskan, terbitnya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, mengamanatkan dibentuknya lembaga yang menangani persoalan tanah dan tata ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga itu bernama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tidak Perlu Resah

Menurut Krido Suprayitno, masyarakat tidak perlu resah dengan rencana pendataan yang akan dilakukan terhadap tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten. Masyarakat masih boleh menempati dan menggunakan tanah-tanah tersebut. Rencana itu, diterjemahkan ke dalam lima tahapan, yakni inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan serta pendaftaran. Hasilnya, akan berupa dokumen lengkap tentang tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten dengan batas-batas yang jelas, serta dilengkapi dengan peta bidang tanah.

Dengan demikian, lanjutnya, setelah pendataan selesai dilakukan, menjadi jelas dan gamblang bagi seluruh rakyat DIY tentang hak asal-usul tanah. Juga ada kepastian hukum sekaligus keterbukaan atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pemda DIY, terang Krido, saat ini memiliki catatan awal tentang jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Jumlahnya mencapai sekitar 8.830 bidang tanah. Sedangkan Tanah Desa berjumlah sekitar 22.340 bidang. “Jumlah tersebut akan dicek dan diteliti di lapangan. Apakah memang data itu sudah benar, atau perlu diubah sesuai dengan kondisi lapangan,” jelasnya.

Krido Suprayitno menambahkan, ada empat jenis (istilah) untuk menggunakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten, yakni Hak Magersari, Hak Ngindhung, Hak Anganggo serta Hak Anggadhuh.

Mengenai penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Krido Suprayitno mengutip pasal 47 Pergub No. 33 Tahun 2017 yang menyatakan, bahwa penggunaan tanah hanya dapat diberikan izin untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kebudayaan dimaknai sebagai proses pembangunan, peningkatan, pengelolaan dan pemeliharaan Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Kepentingan sosial dimaknai sebagai untuk kepentingan masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama seperti untuk peribadatan, pendidikan anak usia dini, pertemuan atau kegiatan lembaga kemasyarakatan desa; dan atau lapangan olahraga.

Penggunaan untuk kesejahteraan masyarakat ialah untuk tata kehidupan dan penghidupan masyarakat, antara lain untuk pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan, pos pelayanan kesehatan ibu dan anak, pasar tradisional; dan/atau pelatihan usaha kecil menengah. (adv)

Baca Juga :  Novie Jadi Lulusan Terbaik Berkat Rawat Ibu