Ratusan Penambang Pasir Kali Progo Protes

244
Kelompok Penambang Progo (KPP) berkumpul di bunderan Srandakan sebelum bertolak ke BBWSSO  Yogyakarta, Senin (10/09/2018). (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Ratusan penambang pasir tergabung dalam Kelompok Penambang Progo (KPP) melakukan aksi protes ke Balai  Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Yogyakarta di Jalan Solo Km 6 Janti, Senin  (10/09/2018).

Sebelum berangkat ke lokasi, massa berkumpul di bunderan Srandakan. Mereka sempat membentangkan spanduk atau poster berisi protes terhadap kondisi mereka kemudian melakukan orasi.

Di antara spanduk tersebut berbunyi Pak Presiden Ganti Pejabat yang Tidak laksanakan PP Nomor 23 tahun 2010, 73 tahun Indonesia Merdeka jangan hanya kapitalis yang dimakmurkan, Pak Jokowi…Pak Sultan…DPR tolong rakyat kecil juga diberi izin tambang, jangan hanya para pengusaha yang diberikan izin tambang, Jogja Istimewa Tapi PP Nomor 23 tahun 2010 Gak Dilaksanakan? Pripun Sinuwun? serta Bina Kami sesuai Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Noor 23 tahun 2010.

“Kita memperjuangkan nasib para penambang,” kata Korlap, Yunianto.

Menurut dia, nasib yang mereka perjuangkan adalah mendesak BBWSSO mengeluarkan rekomendasi Izin Penambangan Rakyat (IPR) sepanjang Sungai Progo.

Juga merekomendasikan alat kerja yang KPP minta yakni sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2010.

“Kami juga meminta jika  pihak BBWSSO tidak tidak memberikan rekomendasi alat sesuai PP 23 tahun 2010, maka pejabat yang berwenang harus membuat pernyataan tertulis bermaterai yang isinya  BBWSO tidak mau melaksanakan PP 23 tahun 2010,” katanya.

Baca Juga :  Journey Week Ajang Berbagi Pengalaman Karier

Usai berorasi singkat massa berangkat menuju kantor BBWSSO dengan menggunakan armada 24 truk dan 6 minibus. Jumlah massa dikerkirakan mencapai  500 orang lebih. Mereka mendapat pengawalan dari Polsek Srandakan.

“Kami imbau semua mematuhi aturan selama berkendara di jalan raya. Jaga ketertiban dan jangan ada yang membawa benda-benda terlarang,” kata Kapolsek Srandakan, Kompol Slamet. (sol)

Sekilas tentang IPR

IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkret pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.

Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  pada Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota huruf cc tentang pembagian urusan Pemerintahan Bidang Energi & Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:

  1. Mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat tercantum pada sub urusaan Mineral dan Batubara (2), kolom kewenangan  pemerintah pusat huruf (a) yang berbunyi :

“Penetapan Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pencadangan Negara serta Wilayah Usaha Pertambangan Khusus”.

  1. Mengenai Izin Pertambangan Rakyat tercantum pada sub urusan Mineral dan Batubara (2), Kolom kewenangan Daerah Provinsi huruf (d) yang berbunyi :

“Penerbitan Izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat”.

  1. Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara (pasal 20-26 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat dan pasal 66-73 tentang Ijin Pertambangan Rakyat)
  2. PP No. 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan (pasal 26-27 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat)
  3. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (pasal 47-48 tentang Ijin Pertambangan Rakyat)

Sumber: PP Nomor 23 Tahun 2010.