Ratusan Pengemudi Taksi Hadang Kapolri dan Menhub

141
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Menhub Budi Karya menyampaikan penjelasan saat meninjau proses pembuatan SIM di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas Kota Yogyakarta, Minggu (11/03/2018). (rosihan anwar/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID —  Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya melakukan peninjauan proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas Kota Yogyakarta.

Pada kunjungan yang berlangsung Minggu (11/03/2018) siang, ratusan pengemudi taksi online tergabung dalam Aliansi Driver Online (Aliando) menghadangnya dan berunjuk rasa di depan Kantor Satpas untuk menolak pemberlakuan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.

Bowie selaku pendiri organisasi Aliando menyatakan sebelumnya sudah dicapai kesepakatan saat perwakilan taksi online berbicara dengan Menhub Budi Karya Sumadi lewat fasilitasi Kantor Staf Khusus Kepresidenan.

Waktu itu dinyatakan status quo dan menghentikan pemberlakukan Permenhub Nomor 108 termasuk kewajiban pengemudi taksi online memiliki SIM A Umum. Bowie mengaku kecewa karena Menhub bersikeras menjalankan Permenhub.

“Kami menolak. Baik itu SIM, zonasi, kuota dan juga aturan lainnya. Intinya kami menolak Permenhub,” katanya.

Baca Juga :  Nol Persen Kawasan Kumuh Harus Tercapai 2020

Aliansi Driver Online, ujar Bowie, juga mengkritik sikap pemerintah dan Kementerian Perhubungan yang tetap memberlakukan aturan Permenhub, padahal sejumlah pasal telah digugat di Mahkamah Konstitusi.

“Aturan itu kami bilang banci. Di Permen (Peraturan Menteri) yang lama, Permen Nomor 26, 14 pasal sudah kita gugat ke MK, dan dikabulkan. Nah, sekarang, 14 pasal itu dimasukkan lagi ke Permen yang baru. Itu artinya pemerintah tidak menghormati MK,” ujar dia.

Menteri Perhubungan membantah dirinya melanggar kesepakatan yang dibuat. Budi Karya Sumadi menyebutkan, kementeriannya kini sedang menggodok proyek percontohan penerapan aturan SIM A Umum di 10 provinsi. Hal itu menurut Budi demi kebaikan bersama semua pihak.

Masak kita mau berbuat baik nggak boleh. Masak, dibilang melanggar status quo. Itu (aturan Permenhub) kan untuk kebaikan kita semua,” jelasnya.

Baca Juga :  Karang Taruna untuk Pemberdayaan

Kapolri Tito Karnavian pun menyatakan, kebijakan penerapan SIM A umum dan pemberlakuan aturan lainnya agar memberi rasa keadilan dan kepastian hukum, tidak hanya bagi pengemudi taksi online atau masyarakat, tetapi juga bagi pengemudi taksi konvensional.

“Ini untuk memberikan legalitas. Kami juga berterima kasih kepada Pak Menteri, lewat aturan ini yang mewajibkan taksi online memiliki SIM A umum, mereka harus punya landasan hukum. Inilah aturannya,” kata Tito.

Aliansi Driver Online atau Aliando sendiri berencana melakukan aksi lanjutan jika Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang kini menjadi polemik tidak segera dicabut oleh pemerintah. (sol)