Rawan Konflik, Pemdes Tolak Data BPS dan Verifikasi Data Gakin

159
Suasana sosialisasi program BPNT di Aula Kantor Camat Delanggu, Rabu (07/03/2018). (Masal Gurusinga/koranbernas.id)

KORAN BERNAS.ID–Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Klaten belum bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Sebab hingga saat ini petunjuk pelaksanaan dari pusat dan jumlah penerima juga belum ada kejelasan. Sementara pemerintah desa menolak melakukan verifikasi data warga miskin, lantaran mereka khawatir terjadi konflik antar warga.

“Kami tidak mau mengatur warga. Itu data yang masuk ke kami adalah data BPS. Padahal data BPS itu sudah lama dan kurun waktu pendataan itu hingga sekarang tentu ada warga yang sudah berganti status ekonominya. Intinya kami tidak mau verifikasi data BPS,” kata Kepala Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Sumadi, Rabu (07/03/2018).

Sumadi menceritakan dalam rangka pelaksanaan program BPNT di desanya, beberapa waktu lalu ada petugas yang mengantarkan data warga miskin. Data itu sama persis dengan penerima raskin yakni 161 rumah tangga sasaran (RTS).

Baca Juga :  Tembakau Tak Bisa Dijemur

Pada saat program raskin masih berjalan hingga Desember 2017, ada 161 RTS di Desa Juwiring yang menerima. Ketentuannya setiap RTS menerima 15 kilogram dengan harga Rp 1.600/kilogram. Akan tetapi pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mengubah program  itu menjadi bansos dan BPNT.

Di daerah termasuk Kabupaten Klaten, program itu belum berjalan karena aturan dari pusat belum ada dan jumlah penerima juga masih perlu diverifikasi agar tidak salah sasaran.

Senada, dikemukakan Kades Kajen Ceper Joko Purnomo. Disela-sela sosialisasi program BPNT  wilayah eks Tubup Delanggu meliputi 4 kecamatan yakni Delanggu, Ceper, Juwiring dan Wonosari di Aula Kantor Camat Delanggu, dia mempertanyakan verifikasi data ulang oleh pemerintah desa.

Baca Juga :  Satpol PP Segel Tower Seluler Tak Berizin

Kepala Bagian Perekonomian Setda Klaten Cahyo Dwi Setyanto menjelaskan program BPNT akan dilaksanakan efektif setelah ada petunjuk dari pemerintah pusat.

“Sampai sekarang belum ada petunjuknya,” katanya usai memimpin sosialisasi BPNT.

Ditambahkan, program raskin di Kabupaten Klaten sudah berakhir pada 2017. Sambil menunggu turunnya juklak tentang program BPNT maka pada bulan Januari hingga Februari kemarin disalurkan bansos untuk warga miskin yang jumlahnya 109.248 KK.

Bansos tersebut berupa beras dengan kuantum per KK sebanyak 10 kilogram gratis.

“Bedanya dengan raskin per KK dapat 15 kilogram dengan harga Rp 1.600 per kilogramnya. Tetapi bansos Januari dan Februari kemarin cuma dapat 10 kilogram tapi gratis,” kata Cahyo yang juga mantan Camat Delanggu itu. (SM)