Rumah Gratis Mulai Dibagikan

176

KORANBERNAS.ID — Rumah relokasi gratis yang dibangun di atas Paku Alam Ground (PAG) Desa Kedundang Temon Kulonprogo mulai dibagikan.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Jumat (27/04/2018), melakukan undian bagi para calon penghuninya. Mereka adalah warga terdampak bandara yang masuk kriteria ekonomi lemah.

“Relokasi magersari hanya diperuntukkan warga terdampak bandara yang golongan ekonominya lemah atau tidak mampu membangun hunian baru,” kata Suparno, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kulonprogo.

Hunian yang disebut rumah khusus (rusus) relokasi magersari itu kini sudah dalam keadaan komplet. Bangunan fisik rumah sudah lengkap berikut perabotan seperti meja dan kursi serta lemari dan tempat tidur di dua kamar.

Fasilitas jaringan listrik dan air bersih juga terpasang meski air belum dialirkan. Rencananya, serah terima kunci rumah dilakukan sebelum memasuki bulan puasa.

“Kemungkinan nanti bupati yang akan menyerahkan langsung kunci rumah kepada warga. Sebelum itu akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk penghuninya,” kata Suparno.

Kompleks hunian ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di atas Paku Alam Ground, sejumlah 50 unit rumah.

Dua unit rumah di antaranya secara khusus diperuntukkan bagi warga penggarap lahan tersebut.

Saat dilakukan verifikasi ada tiga orang warga terdampak pembangunan bandara di Temon tidak lolos sebagai calon penghuni rumah relokasi magersari Kedundang.

Mereka  dinilai hidup berkecukupan sehingga tidak masuk kriteria yang disyaratkan untuk menjadi calon penghuninya.

Pengundian pada Jumat (27/04/2018) di Balai Desa Kedundang diperuntukkan 43 kepala keluarga (KK) terdampak pembangunan bandara. Para calon penghuninya sudah terdaftar sebelumnya.

Menurut Suparno jumlah pendaftar sebetulnya ada 46 KK yang terdiri 18 KK asal Desa Glagah dan 27 KK asal Palihan. Tiga KK yang tidak mengikuti pengundian rumah tersebut karena tidak lolos tahap verifikasi dan klarifikasi data.

Satu KK tidak hadir dan menolak verifikasi data. Satu KK lagi tidak diketahui keberadaannya serta satu KK lainnya dinilai termasuk golongan ekonomi mampu dan saat ini sudah pindah ke hunian pribadi di Pengasih, sehingga tidak masuk kriteria yang dipersyaratkan. “Masih ada sisa lima rumah yang diundi,” kata  Suparno.

Dia belum mengetahui kebijakan lebih lanjut atas lima rumah tersisa itu. Hal ini akan dikoordinasikan dengan pemangku kebijakan.

Mungkin rumah itu akan diberikan kepada warga yang saat ini masih bertahan menolak pembangunan bandara.

“Kalau warga penolak membutuhkan ya bisa saja asalkan tetap sesuai kriteria golongan tidak mampu. Namun hal ini masih belum diketahui kebijakan lebih lanjutnya,” tambah Suparno.

Camat Temon, Jaka Prasetya, mengatakan calon penghuni hunian relokasi Kedundang diverifikasi berdasarkan kondisi perekonomiannya. Proses verifikasi hanya dilakukan kepada warga yang sudah terdaftar sejak awal tahapan pembebasan lahan.

“Warga menandatangani surat pernyataan kesanggupan segera menghuni dalam waktu tiga bulan setelah serah terima kunci. Mereka akan tinggal di sini selamanya dan turun temurun karena nanti mendapat kekancingan dari Puro Pakualaman. Status kependudukannya kami harapkan segera dipindahkan ke Desa Kedundang,” kata Camat Jaka Prasetya. (sol)