Rumus 0704 Yang Tidak Disukai Bupati Kebumen

251
Faceprint, alat mengukur kedisiplinan PNS. Nampak seorang PNS di lingkungan Pemkab Kebumen, sedang melakukan faceprint. (istimewa)   

KORANBERNAS.ID–Pemkab Kebumen memastikan ada kenaikan tunjangan tambahan penghasilan (tamsil) untuk sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kebumen.

Besarnya tamsil yang diterima PNS, setiap bulannya tidak mesti utuh. Ada penilaian  kinerja yang akan diterapkan. Hal ini yang mendasari besaran tamsil yang diterima PNS.

“Akan ada Peraturan Bupati yang mengatur  pemberian tunjangan tambahan penghasilan, dengan dasar kinerja,“kata Kepala Bagian   Organisasi Sekretariat Daerah Kebumen Giat Yani Setyawan kepada koranbernas.id, Senin (08/01/2018).

Perbup akan mengatur, besaran tamsil yang menjadi hak PNS tiap bulan. Juga mengatur sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin PNS,  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Salah satu yang sudah diwacanakan sanksi administrasi, berupa pengurangan besarnya tamsil sampai 20 persen, jika PNS tidak masuk kerja selama sehari tanpa keterangan. Sanksi ini  sudah diwacanakan masuk dalam perbup.

Namun, ada kemungkinan PNS diberi toleransi memberitahukan tidak masuk kerja dengan alasan darurat tertentu, kepada atasan langsung. Kondisi darurat bisa menggunakan  media sosial, tapi harus disusuli dengan surat. Secara normatif, surat keterangan izin tidak masuk kerja dengan surat.

Giat Yani Setyawan memastikan, faceprint yang ada di kantor organisasi perangkat daerah, bukan satu-satunya alat ukur untuk mengukur kedisiplinan PNS. Ada kewajiban PNS untuk membuat catatan pekerjaan tiap hari. Hal ini untuk menghindari perilaku PNS yang merasa disipilin, ketika sudah faceprint setiap masuk kerja pukul 07.00 dan ketika pulang kantor pukul 16.00 WIB.

“Catatan pekerjaan untuk mencegah pasukan 0704, masuk jam tujuh setelah itu keluar kantor, pulang kembali jam 16.00 WIB,”kata Yani Giat Setyawan.

Terpisah Kepala Badan Kepegawaian  Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kebumen Supriyandono mengonfirmasi, hingga sekarang perbup yang mengatur hal itu masih dalam  proses.  Direncanakan Februari 2018, perbup sudah ada, dan mulai diberlakukan Januari  2018.(SM)