Saatnya Warga Jogja Tertib dan Taat Hukum

312

KORANBERNAS — Penegakan hukum seharusnya berlaku untuk semua tidak saja tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Komisi A DPRD DIY memberikan dukungan penuh kepada penegak hukum untuk bisa bekerja efektif. Sudah saatnya warga Yogyakarta tertib dan taat hukum.

Inilah salah satu poin penting hasil rapat kerja (raker) Komisi A DPRD DIY bersama jajaran pejabat kepolisian Polda DIY, Satpol PP, Jasa Raharja, SKPD terkait seperti Disdikpora maupun Diskominfo DIY, Senin (15/01/2018), di Ruang Rapur Lantai 2 DPRD DIY.

Raker yang dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto didampingi Wakilnya, Sukarman, serta Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto kali ini merupakan tindak lanjut dari raker sebelumnya sekitar sepekan silam.

“Hukum harus ditegakkan dengan dukungan masyarakat. Hukum jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Insya Allah dengan terwujudkan Jogja tertib dan taat hukum, pembangunan akan lebih lancar,” kata Eko Suwanto.

Anggota dewan dari PDI Perjuangan ini juga menyampaikan beberapa persoalan dan masalah terkait ketertiban dan ketaatan hukum di Kota Yogyakarta yang menjadi sorotan banyak pihak, sekaligus dikeluhkan oleh masyarakat.

Keluhan warga Kota Yogyakarta antara lain masalah kemacetan di jalanan,  pelanggaran hukum yang mengakibatkan korban jiwa di jalanan hingga masalah diabaikannya proses perizinan Andal (Analisis Dampak Lalu Lintas) bangunan komersial seperti hotel atau apartemen. Selain itu, juga penggunaan trotoar yang seharusnya merupakan hak para pejalan kaki namun berganti fungsi menjadi tempat bisnis.

Dalam raker tersebut, Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Latif Usman diwakili jajarannya memaparkan data-data penggunaan trotoar untuk tempat usaha sehingga berdampak lanjutan pada bahu jalan. Berdasarkan data, di Kota Yogyakarta sendiri setidaknya ada delapan lokasi. Dipaparkan pula data-data soal rapat Andal.

Sosialisasi perda

Menanggapi hal itu, Eko Suwanto menyampaikan sejumlah pelanggaran hukum itu disebabkan beberapa faktor. Upaya mewujudkan tertib dan taat hukum perlu dilakukan melalui sosialisasi Perda & Perkada (Peraturan Kepala Daerah) kepada masyarakat, baik melalui tatap muka maupun dengan memanfatkan teknologi informasi.

“Penegakan hukum secara tegas harus dijalankan dengan langkah koordinasi Pemda dengan Polri serta instansi penegak hukum lainnya ditingkatkan,”  kata Eko Suwanto.

Sesuai kewenangannya, langkah koordinasi Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota khususnya Pol PP se-DIY perlu diperkuat. Guna mewujudkan Yogyakarta  yang tertib dan taat hukum, dibutuhkan pula keteladanan dari para pemimpin agar penegakan perda dan perkada bisa efektif.

Faktor lain yang bisa mendorong percepatan tertib dan taat hukum adalah kearifan lokal. “Membangkitkan kembali kearifan lokal perlu, seperti menghidupkan lagi Jam Belajar Masyarakat di kampung dan kita butuh lebih banyak melakukan sosialisasi perda,” kata Eko Suwanto.

Intinya, perlu komitmen kuat pemda mewujudkan Jogja tertib dan taat hukum. “Kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangkitkan kearifan lokal mewujudkan jogja tertib dan taat hukum ini, ” kata dia.

Sesuai Perda 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, ada sepuluh tertib yang diatur yaitu tertib jalan, tertib sungai, tertib kawasan pantai, tertib kelautan, tertib lingkungan, tertib sumber daya mineral, tertib kehutanan, tertib perizinan, tertib pendidikan, tertib tata ruang.

Sementara itu, Kasi Trantib Satpol PP DIY, Nur Hidayat, menyampaikan kehadiran Perda Nomor 2 Tahun 2017 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Yogyakarta tertib dan taat hukum. “Kalau kita mau jujur, amanat Perda Nomor 2 Tahun 2017 itu impian kita bersama,” ujarnya.

Dia menegaskan Satpol PP DIY bersama dengan Satpol kabupaten/kota se-DIY tidak tinggal diam. Masyarakat harus lebih tertib dan taat aturan. “Contoh pengosongkan warung soto di Langensari yang sudah 20 tahun menempati aset Pemda DIY. Area itu untuk kawasan konservasi. Dengan edukasi akhirnya berhasil. Penertiban gumuk pasar dan penertiban aset di Jalan Wates relatif tidak dengan kekerasan fisik,” ungkapnya.

Harapannya, untuk mewujudkan Jogja tertib dan aman perlu dilakukan bareng-bareng. “Kami optimistis. Terus terang penertiban itu perlu solusi. Tahun 2018 kita ada patroli malam untuk Jogja tertib dan taat hukum serta patroli di enam perbatasan dengan fokus anjal, gepeng, vandalisme dan penambangan,” paparnya.

Hadir pula dalam raker itu Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika DIY,  Amiarsi Harwani. Dalam rangka mendukung Jogja aman dan tertib, dinas yang dipimpin oleh Rony Primanto Hary tersebut pada 2018 akan membangun free wifi di 112 titik serta melaksanakan literasi media di 78 lokasi.

Sedangkan Arif Noor Hartanto menyampaikan selama ini DPRD DIY banyak menerima masukan dari masyarakat yang merasa risau dengan kondisi Yogyakarta. Dia sepakat DPRD DIY memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan Jogja yang aman dan tertib. (sol)