Saling Ngejam, Wifi Pemda DIY di Malioboro Drop

393
Kawasan Titik Nol Malioboro dipadati wisatawan, Jumat (22/12/2017) sore. Pada puncak kunjungan, fasilitas wifi milik Pemda DIY sering drop. (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Pemerintah DIY dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY memasang fasilitas wifi di kawasan Malioboro.  Hanya saja, akses internet gratis itu drop alias keok ketika harus berhadapan dengan wifi lain yang berkekuatan lebih besar.

“Sekitar Malioboro itu pusat kegiatan wisata yang sangat seksi sekaligus pusat promosi. Banyak fasilitas wifi  tapi bersaing dan saling ngejam,” ungkap Roni Primanto Hari, Kepala Diskominfo DIY, Jumat (22/12/2017) di DPRD DIY.

Pada workshop Penyempurnaan Raperda Inisiatif DPRD DIY tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Pemerintah Daerah, dia mengatakan tahun depan konsep layanan wifi Pemda DIY yang terpasang di kawasan pusat bisnis dan pariwisata itu akan diubah.

Alasannya akses koneksi internet gratis milik Pemda DIY itu tertutup oleh wifi lain yang lebih besar. “Akses wifi kita tertutup. Banyak sinyal, tapi terjadi besar-besaran sinyal,” ungkapnya.

Dia mengakui wifi Jogja Istimewa memang dikonsep tanpa password. Ketika sampai puncaknya dan banyak diakses pengguna akibatnya bandwidth-nya tidak cukup. Ini terjadi terutama di kawasan Malioboro bagian tengah. “Kadang-kadang ada sinyal tetapi tidak bisa dipakai,” ungkapnya.

Adapun para penyedia jasa wifi di Malioboro antara lain pihak hotel maupun sejumlah pengusaha. Saking banyaknya kadang-kadang bertabrakan satu sama lain.

Seperti apa konsep perubahannya  pada 2018, Roni menyampaikan selain bandwith akan ditingkatkan, juga diberlakukan password melalui sistem pendaftaran.

Workshop Penyempurnaan Raperda Inisiatif DPRD DIY tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Pemerintah Daerah, di lantai dua DPRD DIY.

Berbeda dengan kawasan Malioboro, kondisi sebaliknya terjadi di daerah pinggiran yang jaraknya sangat jauh dari pusat kota Yogyakarta. Fakta di lapangan, masih banyak area blank spot  terutama di wilayah Kulonprogo dan Gunungkidul. “Blank spot masih sekitar 20 persen,” kata Roni.

Ini terjadi karena penyedia jasa internet memang tidak tertarik berinvestasi di sana. Di sinilah pemerintah harus hadir untuk memberikan layanan internet kepada masyarakat. Caranya? Bisa berkolaborasi dengan  perusahaan swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).

Pada workshop yang mengundang media-media online serta pegiat media sosial itu, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyatakan legislatif memberikan dukungan untuk Diskominfo DIY yang akan membuat co working space serta pemasangan 112 free wifi.

Dukungan dari sisi anggaran diberikan pula untuk kegiatan literasi media di 78 titik yang akan menyasar 7.800 kader. Ini dimaksudkan untuk membangun edukasi penggunaan internet secara sehat dan waras.

Sependapat dengan Roni Primanto Hari, lebih lanjut Eko Suwanto menegaskan, bagi pemerintah teknologi informasi hanyalah alat untuk melayani masyarakat.

Namun demikian ada yang jauh lebih penting dari semua itu yaitu perilaku manusianya. Jangan sampai DIY menjadi tempat munculnya hoaks maupun hate speaks.

Dari Raperda yang sudah empat kali berganti judul dan dijadwalkan selesai Agustus 2018 itu, Eko Suwanto berharap kesejahteraan masyarakat DIY terangkat.

Contoh yang paling sederhana, para pelaku usaha selain tetap berjualan secara konvensional mereka juga akan difasilitasi bisa berjualan secara online.

Bakul sate klathak bisa jualan online, petani bisa melihat mangsa (musim), nelayan punya teknologi mencari ikan di laut. Itu semua mimpi besar kita, mudah-mudahan kesejahteraan masyarakat DIY terangkat,” harapnya. (sol)