Sarjito Wajibkan Dokter Residen Ikut BPJS Ketenagakerjaan

189
Kepala BPJS Ketenagakerjaan DIY Ainul Kholid menyerahkan secara simbolis santunan kematian untuk ahli waris dokter residen Bayu Ariyanto. (istimewa)

KORANBERNAS.ID—RSUP Dr Sarjito Yogyakarta mewajibkan dokter residen yang tugas belajar di rumah sakit tersebut untuk ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini, dimaksudkan sebagai langkah perlindungan, mengingat selama tugas belajar, dokter residen memiliki resiko yang setiap saat mengancam.

Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr Sarjito, Drg Rini Sunaring Putri M.Kes mengatakan, terkait upaya memberikan perlindungan ini, pihak RSUP Dr Sarjito sudah menandatangani kerjasama dengan pihak Fakultas Kedokteran dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selama ini pembayaran iuran kepesertaan masih dilakukan oleh masing-masing dokter residen. Tapi ke depan dimungkinkan pembayaran dilakukan kolektif dan include dalam pembayaran biaya perkuliahan.

“Kita punya pengalaman, aktivitas dokter residen banyak resikonya. Selama di rumah sakit, potensi resiko bermacam-macam. Misalnya saja yang pernah terjad, secara tidak sengaja dokter residen tertusuk jarum bekas yang sebelumnya dipakai menyuntik pasien. Belum lagi resiko saat perjalanan dari rumah ke kampus ataupun ke Sarjito,” kata Rini, disela-sela sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dan penyerahan santunan kematian untuk seorang dokter residen bernama Bayu Ariyanto, Senin (07/05/2018).

Rini menjelaskan, perlindungan bagi dokter residen ini amat penting. Sebab apabila terjadi resiko selama tugas belajar, pihak rumah sakit maupun fakultas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan.

“Jadi salah satu persyaratan untuk tugas belajar di kami, mereka harus memiliki asuransi. Sejauh ini, yang dapat memberikan perlindungan hingga detail adalah BPJS Ketenagakerjaan,” lanjutnya.

Sementara, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Ainul Kholid mengatakan, kepesertaan dokter residen ini adalah yang pertama kali di Indonesia. Sesuai peraturan perundangan, dokter residen masuk dalam kategori peserta magang atau  siswa kerja praktek.

“Cakupan kita semakin luas, untuk menjangkau semaksimal mungkin masyarakat yang memang perlu perlindungan. Selain dokter residen, mahasiswa KKN pun mestinya berhak mendapat perlindungan dari kami. Juga masyarakat kita yang ingin bekerja ke luar negeri misalnya. Kita tentu tidak menginginkan resiko terjadi, tapi manakala resiko itu muncul atau datang, kita sudah mendapat jaminan perlindungan,” katanya.

Untuk saat ini, jumlah dokter residen di RSUP Dr Sarjito yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sekitar 300-an orang. Sementara dari data, jumlah dokter residen mencapai sekitar 1.300 orang.

“Karena ini wajib, maka setelah ini yang belum mendaftar kita minta segera mendaftar,” kata Kepala Sub Bagian Diklit Medis RSUP Dr Sarjito, dr Dewi Yani.

Terkait hak dan kewajiban bagi peserta dari dokter residen, Staf Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan DIY, Luki Dwi Setiyawan mengatakan, sama persis dengan peserta lainnya. Hanya ada perbedaan dalam durasi  kepesertaan, yakni menyesuaikan dengan lama mereka menjalani tugas belajar untuk mengambil gelar spesialis.

“Begitu selesai masa studinya, dokter residen bersangkutan dapat mengambil atau mengajukan klaim dana mereka berikut hasil pengembangannya secara utuh,” katanya menerangkan. (SM)