Satgas Ini Bakal Permudah Perijinan

188

KORANBERNAS.ID — Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perizinan. Keberadaan satgas diharapkan bisa memperlancar keran investasi di daerah tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kulonprogo, Agung Kurniawan mengatakan, Selasa (3/4/2018) mengungkapkan, Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha atau disebut Satgas Perizinan itu dibentuk melalui Keputusan Bupati Kulonprogo nomor 378/A/2017.

“Anggotanya terdiri dari 17 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait pelayanan publik. Pembentukan Satgas menjadi jawaban terhadap keluhan para investor atas lambatnya proses perizinan dan rumitnya birokrasi,” ujarnya.

Dikatakannya, berdasarkan analisis yang dilakukan kelambatan disebabkan adanya ranah kewenangan antar instansi yang berbeda, termasuk instansi di luar pemerintah daerah. Sebagai contoh, terkait izin analisis dampak lingkungan (amdal) lalu lintas maupun izin lokasi usaha yang terkadang harus dikoordinasikan dengan pemerintah psuat maupun provinsi serta perizinan terkait tata ruang.

Misalnya, ada investor usaha pengolahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang hendak mendirikan pabrik di Sentolo dengan nilai investasi ratusan miliar rupiah. Investor tersebut saat ini terkendala perizinan amdal yang harus diurus di tingkat kementerian.

Investor tersebut terancam tidak bisa masuk masa konstruksi jika izin tersebut tak segera dikantongi lantaran izin prinsip usahanya akan berakhir pada Februari 2019 mendatang. Sehingga bisa jadi, Kulonprogo bakal kehilangan investasi tersebut jika perizinan itu tak juga rampung jelang akhir tahun ini.

“Selama ini permasalahan itu sangat menghambat proses investasi dan harus diselesaikan. Walaupun belum sampai batal berinvestasi namun berpotensi investor kabur dan batal tanam investasi di sini karena menilai pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan proses yang menghambatnya,” kata Agung.

Satgas Perizinan disebutnya akan berupaya mempercepat dan memberi kemudahan dalam perizinan dan investasi. Tugasnya antara lain membentuk help desk (layanan pengaduan) dan informasi kemudian inventarisasi seluruh perizinan yang jadi kewenangan kabupaten maupun perizinan dari kementerian atau lembaga lain.

Setelah itu mengidentifikasi permasalahan dan memilahnya berdasar skala prioritas serta ranah kewenangannya diikuti penyelesaian hambatan. Satgas juga berwenang untuk melakukan penyederhanaan proses perizinan, mengusulkan perubahan peraturan, hingga memberi teguran atau sanksi kepada pejabat yang menyalahi aturan pelayanan.

“Satgas Perizinan akan menganalisis semua penyebab terhambatnya proses perizinan usaha. Apakah karena prosedurnya berbelit, regulasinya, atau ada keterbatasan sumber daya. Hasil kajian nanti akan jadi masukan ke bupati untuk diambil langkah selanjutnya,” kata Agung.

Sementara itu, Kasi Fasilitas dan Pengembangan Penanaman Modal, DPMPT Kulonprogo, Suryanto membenarkan, calon investor kadang mengeluh terhambat dalam proses pengurusan perizinan. Yaitu ijin yang memerlukan dukungan dokumen dari instansi lain. Dalam hal ini butih kordinasi yang baik.(yve)