Satgas Saber Pungli Sleman Menata Personelnya

131
Sekda Sleman Sumadi SH MH. (istimewa)

KORANBERNAS.ID – Terbitnya SK Bupati Nomor 1.23/ Kep.KDH/A/2017 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Sleman pada 14 Januari 2017, sudah ditindaklanjuti dengan penataan personel serta sarana dan prasarana.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Sumadi SH MH, pada Forum Komunikasi Saber Pungli, Rabu (07/03/2018), di lantai III Setda Kabupaten Sleman.

“Dengan Forum Komunikasi Saber Pungli ini kita semua menjadi lebih optimistis melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Seluruh unsur Satgas Saber Pungli di Sleman dapat melangkah secara lebih mantap,” ujarnya.

Hal ini seiring dengan upaya pemerintah pusat mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dari tindakan korupsi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Sumadi, salah satu kewenangan Satgas Saber Pungli adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli.

Melalui sistem pencegahan yang baik dan efektif akan tercipta zero pungli di lingkup birokrasi maupun masyarakat. “Memberantas pungli butuh peran aktif serta komitmen bersama dari elemen birokrasi dan masyarakat,” kata dia.

Menurut dia, Inspektorat Kabupaten merupakan kepanjangan dari KPK, karena KPK tidak punya perwakilan di daerah. “Satu tahun yang lalu ada pengaduan sebanyak 192 dan sampai saat ini baru 26 yang diverifikasi, itu artinya masih banyak yang belum diverifikasi dan itu merupakan warning dari KPK,” kata Sumadi.

Masalah yang disorot KPK di antaranya pengadaan barang dan jasa, proses lelang, bidang pelayanan perizinan, Dana Desa, Dana BOS, pembangunan jalan dan jembatan.

Kepala SKPD, camat, kepala desa, kepala sekolah dan masyarakat harus mampu menjadi teuladan yang baik, jangan malah memberi contoh tidak baik, termasuk mengkondisikan agar di instansinya tidak terjadi pelanggaran dan korupsi.

“Jika melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku InsyaAllah tidak terjadi pelanggaran,” tuturnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Sleman Drs Budiharjo MSi melaporkan, Forkom Saber Pungli ini diadakan untuk memberikan pemahaman kepada pejabat pelayanan publik dan masyarakat terhadap pengaruh buruk pungutan liar.

Adapun peserta forkom terdiri Kepala SKPD, camat, kepala desa, kepala sekolah dan masyarakat yang jumlahnya 100 orang. Sedangkan narasumber Muhammad Satoto SK dari BPKP Perwakilan DIY, Kepala Seksi Intel Kejari Sleman Khalid Sardi Hatapayo SH dan Kasat Binmas Polres Sleman Anik Sulistyarini. (sol)