Satpol PP Persilakan PKL Berdagang di Alun-alun

239
PKL berdagang  di sisi barat alun-alun pada jam yang selama  tiga bulan terakhir ini  dilarang, Rabu (21/03/2018) siang. (nanang wh/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID —  Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berdagang di seputar Alun-alun Kebumen, Rabu (21/03/2018), mendatangi  kantor Satuan  Polisi  Pamong Praja  (Satpol PP) Kebumen. Mereka menuntut agar Satpol PP Kebumen tidak membatasi jam  berjualan di lokasi itu.

Perwakilan pedagang yang didampingi Dr Teguh Purnomo SH MHum MKn diterima Kepala  Satpol PP Kebumen Drs Agung Pambudi MSi, serta  tiga kepala  bidang di Satpol PP Kebumen.

Setelah berdialog hampir dua jam, Satpol PP Kebumen akhirnya mempersilakan PKL berjualan sepanjang hari, dengan  ketentuan mulai  pukul 05:00 sampai 16:00 mereka  tidak boleh mendirikan tenda.

Kebijakan Satpol PP Kebumen yang disampaikan Agung  Pambudi itu disambut gembira PKL. Hampir tiga bulan terakhir ini Satpol PP Kebumen melarang PKL berdagang di lokasi mulai pukul 09:00 hingga 16:00. Praktis selama tiga bulan terakhir seputar Alun-alun Kebumen sepi dari  PKL.

Baca Juga :  Sleman Miliki Pamong Budaya

Kebijakan  ini berjalan sambil menunggu  perubahan perda dan perbup  yang mengatur PKL, setelah DPRD Kabupaten Kebumen menyetujui dan menetapkan Perda Pemberdayaan dan  Penataan Pedagang  Kaki Lima. Perda itu sekarang masih  dalam  proses diundangkan Bupati Kebumen.

Teguh Purnomo kepada koranbernas.id mengatakan, keputusan membolehkan berjualan sepanjang hari, sebenarnya sudah diputuskan  cukup lama.

Ada surat Sekretaris Daerah Adi Pandoyo yang  dilampiri tata tertib berdagang. Surat Adi Pandoyo (jauh hari sebelum jadi terpidana perkara korupsi-red), sebagai dasar PKL menuntut boleh berdagang dengan ketentuan tata tertib  paguyuban  pedagang.

Ilegal

Terpisah Kepala  Bidang Ketertiban Umum Satpol PP  Kebumen,  Dr Suratno SH MH, kepada wartawan mengaku heran dengan adanya perda dan perbub yang mengatur penataan PKL dikalahkan dengan kesepakatan antara Kepala Satpol PP  Kebumen dengan PKL.

Baca Juga :  Ketika Salat Subuh di Masjid Sangat Mahal

Menurut dia, Perda Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penataan  Pedagang Kaki Lima dan perbup yang mengatur  hal yang sama, melarang seputar Alun-alun Kebumen untuk berdagang.

“Penggunaan alun-alun untuk berdagang itu ilegal,“ kata  Suratno. Namun dengan alasan suasana kamtibmas yang kondusif, Satpol PP Kebumen membolehkan Alun-alun untuk berdagang.

Pemkab  Kebumen cukup berbaik hati, demi  alasan itu sehingga ada lapangan  kerja sebagai PKL. (sol)