“Saya Ingin Cium Kaki Bupati”

244
Paryanto seorang PHL yang di PHK menangis saat mengadukan nasib keDPRD Bantul, Rabu (10/1/2018). (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa Pekerja Harian Lepas (PHL) di jajaran Pemkab Bantul mengundang kepedihan dan nestapa bagi mereka yang menerima putusan pahit di awal tahun 2018 tersebut.

Paryanto (48) yang tidak kuasa menahan perasaanya hingga menangis saat mengadukan nasibnya bersama PHL lain di gedung DPRD Bantul, Rabu (10/01/2018) siang. Para PHL tersebut juga membentangkan beragai poster yang berisi protes terhadap keputusan Pemkab Bantul yang mem PHK setidaknya hingga saat ini 319 PHL dari semua dinas/instansi.

Diantaranya poster tersebut berbunyi “11 tahun mengabdi hilang sekejap”, “9 tahun mengambdi sia-sia”, ”Saya di PHK karena saya bukan saudara bupati” dan nada-nada sejenis.

“Saya sudah bekerja selama 11 tahun , namun tiba-tiba kemarin saya menerima surat dari dinas diminta membuka di rumah. Betapa hancurnya perasaan saya ternyata saya diberhentikan,” kata Paryanto dengan nada tinggi dan menangis di hadapan wakil rakyat yang menemuinya.

Bapak dua putra tersebut mengaku selama ini bekerja dengan baik sebagai tukang sapu di Komples Pasar Seni Gabusan (PSG) yang bernaung dibawah Dinas Perdagangan Bantul. Selama bekerja warga Timbulharjo itupun mengaku tidak pernah membuat kesalahan.

Baca Juga :  Kontingen Dansa DIY Merebut 10 dari 66 Medali Kejurnas XII Dansa di Sumatera Utara

“Saya bekerja dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran apapun selama 11 tahun. Kenapa serasa tidak diuwongke, dibuang begitu saja,” ujarnya berurai air mata.

Padahal selama ini dia menerima gaji di bawah UMR dan tidak ada jaminan kesehatan juga nrimo, namun kenapa masih saja harus mengalami kondisi yang menyakitkan.

“Saya tidak nuntut PNS, gaji dibawah UMR juga saya tidak mempermasalahkan. Dan untuk menutup kebutuhan keluarga, saya nyambi kerja ojek. Tetapi kenapa sekarang seperti ini nasib saya. Saya ingin tetap dipekerjakan lagi begitu juga teman-teman. Saya akan cium kaki bupati jika memang itu harus dilakukan,” kata Paryanto.

Diakui sebelum muncul surat berisi PHK, dia mengikuti prikotest yang digelar oleh Polda DIY sebagai pihak penyelenggara yang ditunjuk Pemkab Bantul pada pertengahan Desember lalu. Dan hasil tes itulah yang digunakan untuk keputusan PHK karena mendapat nilai dibawah standar 61. Sehingga dia pun dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Bukan hanya pria berseragam keki warna coklat ini saya yang berurai air mata karena menahan rasa kepedihan hatinya. Namun puluhan PHL lainnya juga terlihat menangis mengingat nasib mereka ketika menggelar aksi.

Baca Juga :  Pakar Geologi Sarankan Pemerintah Lakukan Lompatan Besar

“Kami merasa tidak diuwongke. Saya sudah bekerja selama 12 tahun yakni 11 tahun di PSG dan 1 tahun di Dekranas. Saya bekerja dengan baik, namun ternyata saya di berhentikan begitu saja,” kata Raras Rahmawatiningsih yang datang membawa hasil test miliknya.

Pemberhentian tersebut menurutnya sangat mengangetkan mereka. Sebab Desember 2017 lalu mereka menerima pembagian seragam.

“Lalu seragam ini buat apa? Apa hanya untuk proyek pengadaan seragam semata?,” tandas Raras sembari menunjukkan kain seragam miliknya yang masih terbungkus plastik bening.

Sementara itu Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo yang menemui para peserta aksi unjuk rasa akan menampung semua aspirasi dari PHL.

“Selanjutnya kami akan mengagendakan untuk meminta keterangan bupati dan jajaran terkait kenapa ada pemberhentian,” katanya.

Sedangkan Yudha PW anggota Komisi B DPRD Bantul mengecam adanya PHK secara massal tersebut.

“Semestinya semua harus dibbicarakan terlebih dahulu,” paparnya. (yve)