Sebatas Tebar Pesona

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) di 171 daerah akan digelar secara langsung pada tahun 2018. Terbayang, bahwa pada tahun ini pemilihan serentak dilaksanakan sebagai bentuk pesta demokrasi. Tidak hanya itu, 2018 dianggap sebagai tahun politik dan berlanjut hingga tahun 2019 sampai pemilihan presiden dan anggota legislatif. Sepertinya akan ada strategi blusukan kampanye lagi, demi menarik minat masyarakat. Berkampanye selalu identik dengan blusukan saat ini, bahkan masyarakat beranggapan jika tidak blusukan berarti tidak sedang berkampanye.

Tim sukses dan aktor politik akan lebih mendominasi dan menunjukkan keahlian dalam perannya, sehingga kampanye masih dipergunakan sebagai syarat wajib yang harus dilakukan oleh semua kandidat sebagai ajang pengumpulan suara. Realitas yang bisa dirasakan, bahwa seluruh kandidat akan melakukan kampanye politik tebar pesona. Dengan menampilkan jati diri terbaik sehingga masyarakat publik terkesan. Bukan citra kandidat yang sesuai dengan rekam jejaknya. Padahal, kampanye adalah wadah penyalur interaksi dan pendidikan politik antara publik dengan pasangan calon. Bukan hanya sebagai wadah transaksional belaka.

Baca Juga :  MK Mengerdilkan KPK

Kita prihatin dengan konflik yang berkembang akibat kecanggihan media sosial. Banyak akun palsu dibuat hanya untuk menyerang. Tidak hanya itu, ajang seperti caci makian, ungkapan kotor, diskriminasi yang mengatas-namakan agama golongan dan kampanye hitam yang dapat merusak reputasi kandidat dan partai yang menaungi. Bentuk kampanye hitam termasuk pada kampanye negatif yang egois. Ingin menyerang paslon lain, tapi tak ingin diserang balik. Serangannya bukan main, ada pihak tertentu yang mencari fakta seperti data terbaru jika diverifikasi bisa menjatuhkan paslon lain dan memberikan keuntungan bagi salah satu calon.

Masyarakat publik seringkali dibuat bingung karena kampanye. Bahkan untuk membedakan realitas janji yang nyata dan maya sangat sulit. Sekali lagi, tim sukses selalu melakukan peran yang gesit setiap waktu dengan mengumbar majas hiperbola, klise yang disertai foto, menyuap, berbohong, dan semuanya itu tidak menginspirasi. Permainan tim sukses dan aktor politik yang akan mendominasi musim kampanye. Suara rakyat seakan mudah untuk dibeli hanya dengan memberikan janji. Masa ini sangat rawan dengan ucapan “saya berjanji” yang tidak terealisasi.

Baca Juga :  Babak Baru Penegakan Hukum

Harusnya, demokrasi Indonesia sudah lebih dewasa dalam menyikapi segala hal, termasuk kampanye politik. Era demokrasi harus bisa menciptakan kampanye politik yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bentuk kampanye hitam harus tegas digantikan dengan kampanye efektif. Bertarunglah yang sehat dengan tidak perlu melibatkan penghinaan dan mencari kesalahan orang demi mendapatkan posisi. Tulisan ini saya tujukan kepada semua masyarakat, bahwa demokrasi terbuka bebas, memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk menjadi pemimpin. *** (editor: putut wiryawan)