Sebulan Siap Kirim 30 Ribu TKI

DPR Minta Penuhi Dulu Syarat Undang-undangnya

142
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) berencana mengirim 30 ribu TKI ke Timur Tengah. Namun rencana tersebut memperoleh sorotan dari DPR RI.

Anggota Komisi  I DPR RI, Sukamta, menegaskan pemerintah harus menjamin terlebih dulu terpenuhinya persyaratan dan parameter pengiriman TKI seperti amanat undang-undang.

“Pengiriman TKI ini bukan hanya soal peluang kerja, tetapi yang tidak kalah penting adalah soal perlindungan, karena tiap bulan terjadi ribuan kasus menimpa TKI,” ungkapnya, Senin (04/06/2018) di Jakarta.

Apalagi dalam situasi sekarang tenaga kerja asing banyak diakomodasi masuk Indonesia. Pengiriman TKI ke luar negeri dengan jaminan keamanan minimum adalah keputusan yang kurang bijak.

BNP2TKI harus duduk bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membahas syarat dan parameter tersebut.

“Kemenlu harus terlibat karena juga merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab untuk urusan perlindungan WNI di luar negeri,” kata anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) DIY itu.

Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan UU No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran pada Pasal 31 sudah ditetapkan parameter baku untuk membuka  atau menutup penempatan TKI ke suatu negara.

Yaitu, memiliki hukum yg melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian bilateral tertulis dan memiliki sistem jaminan sosial.

“Sejauh ini belum ada negara Timur-Tengah yang memiliki perjanjian bilateral tertulis dengan Indonesia dalam hal penempatan TKI. Saudi-Indonesia pernah menandatangani MOU tahun 2014 awal namun belum pernah entry into force karena kedua pihak tidak pernah meratifikasi,” terangnya.

Tiga instansi tersebut mesti mengambil keputusan bersama agar terpenuhi persyaratan dan parameter itu supaya perlindungan tenaga migran (TKI) terjamin.

Selama tiga syarat parameter ini belum terpenuhi, moratorium pengiriman TKI tetap pilihan bijak.

“Jika parameter sudah terpenuhi, pengiriman TKI pun harus mempertimbangkan dan mengutamakan SDM yang memiliki keterampilan yang cukup serta kemampuan melindungi diri dengan baik,” kata Sukamta. (sol)