Sejumlah 21 DPD Dukung Munaslub Partai Golkar

479
Gandung Pardiman didampingi jajarannya menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Graha GPC Imogiri Bantul, Minggu (19/11/2017).

KORANBERNAS.ID – Saat ini sejumlah 21 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar se-Indonesia mendukung digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Sedangkan 12 DPD masih abu-abu, sementara satu DPD menolak.

“Paling tidak (Munaslub) pada Desember 2017,” ungkap Drs Gandung Pardiman MM, Ketua DPD Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) DIY dalam konferensi pers di Graha GPC Imogiri Bantul, Minggu (19/11/2017).

Konferensi pers kali ini merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan sarasehan nasional yang dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta pada Minggu (26/11/2017) mendatang.

Diskusi yang diadakan oleh Tri Karya, tiga ormas yang mendirikan Partai Golkar yaitu MKGR, Soksi dan Kosgoro, rencananya dihadiri Akbar Tanjung, Prof Dr Purwo Santosa dan Zainal Bintang.

Munaslub, kata Gandung, diperlukan sebagai salah satu upaya penyelamatan partai dari badai politik yang menerpa, sekaligus mencari solusi atas kasus yang menimpa Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto atau Setnov.

Sebab, Golkar adalah aset negara yang sangat besar karena itu tidak boleh dibiarkan hancur. Dengan kapasitasnya masing-masing, seluruh kader harus bergerak menyelamatkan partai berlambang pohon beringin itu dari keterpurukan.

“Sebagai pendukung Pancasila, sebenarnya masyarakat masih mencintai Golkar. Apabila Partai Golkar dibiarkan hancur maka bangsa ini kehilangan arah,” ujarnya didampingi John S Keban, George BL Panggabean, FX Soedardi, Erwin Nizar, Agus Mulyono dan Deddy Suwadi SR.

Gandung Pardiman yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar DIY itu menyampaikan, gerakan ini murni dilakukan untuk mengetuk hati para kader dari seluruh Indonesia, inilah saatnya bergerak menyelamatkan partai.

Seribu langkah

Para kader juga diminta jangan menari dengan iringan genderang orang lain. “Saya akan pimpin langsung gerakan penyelamatan Partai Golkar. Kita perlu menggunakan seribu pikir dan seribu langkah. Risiko akan kami tanggung bersama,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan tentang kasus Setnov, dia percaya Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) bekerja profesional, namun demikian jangan sampai kemudian muncul kesan di masyarakat ada dusta di antara sesama alat kelengkapan negara.

Sependapat, Deddy Suwadi SR menambahkan, para kader Partai Golkar harus tetap menjaga semangat, jangan disibukkan masalah internal. Sedangkan Munaslub nantinya harus berdasarkan mekanisme dan aturan.

Soal kasus yang menimpa Setnov, Deddy yang juga lawyer itu mengatakan, hendaknya yang bersangkutan mundur dari pimpinan partai kemudian diproses dengan tetap mengedepankan dan menghargai asas praduga tidak bersalah. Kalaupun dinyatakan bersalah maka DPP harus memberikan bantuan hukum.

Dia berharap seluruh kader bersatu membangun soliditas mengingat pemilu legislatif dan pemilu presiden sudah makin dekat. Sebagai partai yang berpengalaman memimpin negara, dia yakin persoalan internal mampu diselesaikan tanpa perpecahan.

John S Keban mengatakan serupa, seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia harus mengutamakan kepentingan penyelematan partai. DPP jangan bermanuver yang justru membuat blunder.

“Selama ini kami di daerah hanya diam. Ketika sampai pada klimaksnya maka kami di daerah harus bicara untuk menyelamatkan partai,” kata John S Keban.

Ditanya soal kemungkinan adanya pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar, Gandung Pardiman menyatakan Plt yang sifatnya sesaat tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya dikhawatirkan memunculkan masalah baru.

Berdasarkan tata kerja organisasi, segala hal yang berkaitan dengan proses pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden harus ditandatangani langsung oleh ketua umum, bukan Plt.

Artinya, untuk sementara ini roda organisasi DPP Partai Golkar ditangani  Ketua Pelaksana Harian dan Sekjen. Itu sudah cukup tanpa harus memunculkan Plt. (sol)