Semakin Timpang

224

DANAIS – dana keistimewaan – adalah sebuah perjalanan panjang. Sejatinya, anggaran dari pemerintah melalui APBN itu hanyalah sebuah konsekuensi dari sebuah keputusan politik dengan lahirnya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kini, danais ibarat gadis manis yang menjadi idaman banyak lelaki. Ia menjadi darah segar yang meningkatkan gairah. Dari masyarakat kecil sampai tokoh masyarakat dan pejabat, ingin dijamah danais. Hasilnya, ada yang langsung terjamah dan menikmati kubangan danais dan ada yang masih harus bermimpi. Siapa lagi yang masih harus bermimpi kalau bukan rakyat kecil?

Bangunan logika yang lazim, untuk membangun kesejahteraan masyarakat diperlukan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah uang. Kesejahteraan masyarakat dalam konteks umum adalah tercukupinya kebutuhan primer dan sekunder.

Kebutuhan primer meliputi tercukupinya sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dalam pemahaman lama, kebutuhan primer memang hanya sebatas sandang, pangan dan papan. Perkembangan kemudian, aspek kesehatan dan pendidikan termasuk ke dalam kebutuhan primer. Sebab, orang tidak akan dapat bekerja baik dan berproduksi menghasilkan pendapatan bila kesehatannya terganggu. Selain itu, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin terbuka akses seseorang terhadap kesempatan ekonomi. Program pemerintah berupa “pendidikan untuk semua” selama 12 tahun, yang merupakan kelanjutan Program Wajib Belajar 12 Tahun, menjadi bukti bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat.

Upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tentu membutuhkan uang. Dana keistimewaan yang terkucur ke Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi dukungan penting bagi pemerintah daerah untuk melayani dan menyejahterakan rakyat. Sebab, potensi keuangan Pemda Provinsi DIY menjadi semakin kuat untuk mendorong pembangunan.

Baca Juga :  Lebaran

***

BILA berlangsung linier, semakin banyak dana yang tersedia, semakin banyak program dapat dilaksanakan. Andai semua program pembangunan didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat, maka hasilnya pasti jelas. Pendapatan masyarakat meningkat. Mereka yang semula sulit meningkatkan pendapat keluarga, menjadi semakin mudah.

Dihitung sejak mengalirnya dana keistimewaan, tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang sudah lalu, setidaknya sudah ada Rp 3,5 triliun bila setiap tahun rata-rata mendapat kucuran dana Rp 700 miliar. Padahal, beberapa waktu lalu, Sekda DIY Gatot Saptadi menyampaikan, setiap tahun dana keistimewaan yang diterima melalui APBN terus bertambah. Tahun 2018 ini, danais yang dikucurkan sekitar Rp 1 triliun.

Bukan kesejahteraan masyarakat meningkat yang didapat, tetapi sebaliknya. Mereka yang memiliki akses terhadap danais memang ibarat ayam tinggal di gudang padi. Sebaliknya, sebagian terbesar masyarakat baru sebatas mimpi untuk dapat menikmati danais.

Faktanya, jurang kaya miskin antarwarga masyarakat di DIY setidaknya sejak dua tahun terakhir terus melebar. Bahkan, angka ketimpangan ekonomi yang didapat DIY paling tinggi se Indonesia. Artinya anggaran yang tersedia paling banyak diserap oleh kelompok elit atau kelompok kaya. Dana yang tersisa untuk rakyat kecil hanya sedikit. Akibatnya, dihitung dengan teori Gini, rasio ketimpangan di DIY bulan September tahun 2017 mencapai 0,440. Pada tahun yang sama, bulan Maret angka rasio Gini DIY tercatat 0,432. Sedangkan tahun 2016, angka rasio Gini masih berada pada angka 0,425.

Baca Juga :  Mbah Petruk

Rasio Gini adalah sebuah metoda untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan masyarakat. Semakin rendah angka rasio Gini, atau mendekati angka nol (0), bermakna pendapatan masyarakat merata. Semakin tinggi angka rasio Gini atau mendekati angka satu (1), pendapatan masyarakat sangat tidak merata, atau jurang kaya-miskin sangat lebar.

Pertanyaannya kemudian, untuk apa danais ada? Atau untuk siapa sejatinya anggaran pemerintah, yang dalam konteks ini bernama danais? Merujuk pada angka rasio Gini yang terus meninggi, mestinya semua pemangku kepentingan menyadari kesalahan yang telah berlangsung dan secepatnya mengubah haluan penggunaan anggaran.

Salah satu urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah kebudayaan. Dalam pengaturan berikutnya, Pasal 31 ayat (1) ditegaskan, kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Agaknya, persepsi yang belum berada pada dataran yang sama tentang implementasi makna kebudayaan oleh aparat pemerintah, menjadi salah satu pangkal soal sulitnya kesejahteraan rakyat terwujud. (putut wiryawan)