Siap-siap, Tambak Udang Glagah Bakal Digusur

288
Tambak udang dan bangunan liar di sepanjang Pantai Glagah hingga Congot. (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Seratusan tambak udang dan bangunan liar disepanjang Pantai Glagah hingga Congot akan segera digusur. Sat Pol PP Kulonprogo telah melakukan pendataan keberadaan bangunan liar dan tambak tak berijin tersebut.

Tambak dan bangunan liar ini berupa 114 buah dan semi permanen 182 buah. Lainnya berupa 20 buah kolam renang dan 250 buah tambak udang.

Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkara menyatakan tambak-tambak udang itu ilegal karena terletak di area sempadan pantai dan tidak disertai izin usaha. Lokasi tambak jelas bukan kawasan peruntukan bagi usaha tambak karena kawasan yang ditetapkan untuk budidaya tambak hanya di Pasir Mendit (Jangkaran) dan Trisik (Desa Banaran, Galur).

“Aturan sempadan pantai kan 100-200 meter dari titik pasang tertinggi gelombang laut. Tambak nanti kena (aturan) sempadan itu. Berdasar gambar dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) BMKG), tambak itu kena di koridor 100 meter dari titik pasang tertinggi air laut,” kata Astungkara, Jumat (17/11/2017).

Sekda menjelaskan, total keluasan area tambak itu sedikitnya mencapai sekitar 10 hektare dengan memanfaatkan sempadan pantai yang juga bagian dari lahan PAG yang ada di luar lahan bandara. Tambak itu biasanya dibuka warga sekitar dengan menggandeng pemodal dari luar daerah.

Baca Juga :  Hafidh Asrom: Lindungi Pelaku Usaha Sektor Informal

Dikatakannya Pemkab Kulonprogo selama ini sudah melayangkan dua kali surat peringatan kepada pemilik tambak maupun bangunan yang ada di areal sempadan pantai. Walaupun modal dana yang dikeluarkan pemilik tambak untuk membuatnya cukup besar, Astungkara menegaskan tidak akan ada ganti rugi atas penertiban tersebut. Ini lantaran letak tambak jelas tidak sesuai peruntukannya.

“Ngga ada ganti rugi karena mereka jelas salah. Penertiban mungkin bisa bersamaan dengan jalannya pembangunan bandara,” kata Astungkara.

Sementara para pemilik tamvak berharap ada ganti ruginya. Seperti fiungkapkan Yadi salah seorang prtambak udang. “Kalau sempadan mau ditata ya silakan. Tapi, kami berharap bisa duduk bersama dengan Pemkab, rembugan dengan penambak daru ujung barat sampai timur. Ingin ada solusi supaya kami tidak kehilangan mata pencarian,” kata Yadi.

Yadi mengaku belum lama membuka kolam tambak berukuran 40×39 meter di wilayah Pedukuhan Sidorejo, udang yang dibudidayakannya baru berumur 52 hari. Modal sedikitnya Rp100 juta telah dikeluarkannya untuk membuka kolam budidaya udang tersebut.

Baca Juga :  Menikung Tajam, Bus Wisata Kejebur Jurang

Lahan tambak ini semula berupa ladang cabai, kemudian diubah jadi kolam budidaya setelah sebagian luasannya terakuisisi untuk pembangunan bandara. Yadi berharap tambak udangnya tak ditutup karena ia tak punya sumber nafkah lain mengingat ladang cabainya sudah hilang. Jikapun harus ditutup, dirinya ingin ada ganti rugi diberikan kepada penambak mengingat besarnya modal yang telah dikeluarkan.

“Kalau mau dibongkar ya setidaknya ada tawar menawar dulu, rembugan tentang ganti rugi atau solusi lainnya” kata Yadi.

Hal yang sama diungkapkan Muheri peyambak dari Desa Jangkaran. Ia khawatir jika rencana penertiban sempadan pantai itu jadi dilakukan sumber nafkahnya akan hilang. Menurutnya, kolam tambak udangnya di wilayah Pedukuhan Nglawang seluas 3.500 meter persegi itu berada di luar petak lahan bandara sesuai Izin penatapan Lokasi (IPL).

“Ada warga yang pernah dipanggil pemerintah dan diberitahu bahwa di sana tidak boleh untuk tambak. Tapi ya tetap jalan terus tambaknya. Kalau tambak saya digusur, harapan saya ada ganti ruginya” ujarnya.(yve)