Sihir Dana Desa

181

DANA DESA. Dua kata ini benar-benar mampu menyihir masyarakat, khususnya di pedesaan. Sejak berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebuah produk legislasi pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat pedesaan mulai membayangkan rupiah negara yang bakal sampai ke tangan mereka. Tahun anggaran 2015, adalah tahun pertama dikucurkannya anggaran untuk desa dengan sebutan Dana Desa.

Undang-undang yang ditandatangani Presiden SBY pada 14 Januari 2014 dan diundangkan sehari kemudian, 15 Januari 2014, adalah peraturan tentang desa, mulai dari pembentukannya, sistem pemerintahannya dan pelibatan masyarakat dalam pemerintahan desa. Namun, isu paling seksi dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah yang menyangkut dana desa.

Isu itu menjadi seksi dan menyita perhatian besar masyarakat, khususnya di pedesaan, karena dengan undang-undang tersebut, kewajiban pemerintah pusat untuk membagikan anggaran ke desa diatur secara langsung. Sebelumnya, kebutuhan dana untuk desa dibungkus dengan dana-dana transfer dari pusat ke daerah, antara lain meliputi bagi hasil pajak dan dana perimbangan.

Sesuai Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014, desa mendapatkan anggaran yang bersumber dari tujuh sumber. Tiga sumber yang nilainya besar adalah dana APBN, bagi hasil pajak daerah dan retribusi yang ditetapkan sebesar setidaknya 10% dan alokasi dana desa yang berasal dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang diterima oleh kabupaten/kota. Ini pun besarnya paling sedikit 10%.

Baca Juga :  Terorisme

Suntikan anggaran dari APBN ke desa, menjadi isu menarik karena jumlah dana yang diterima setiap desa, sejak berlakunya UU tentang Desa, setidaknya bertambah sekitar Rp 1 miliar. Dengan suntikan dana itu pula, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meningkat secara signifikan. Pemerintah Desa dan masyarakat desa, dapat bernafas agak lega, karena keinginan masyarakat untuk membangun wilayahnya relatif dapat semakin cepat terwujud.

***

UANG memang luwes. Perilaku koruptif yang sudah menggurita di Indonesia, selalu menjadi ancaman serius bagi setiap pos anggaran. Tidak terkecuali pos anggaran Dana Desa.
Pada Oktober 2017 lalu, Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DDTT) dan Polri, telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU – Memory of Understanding) untuk pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan dana desa. Langkah itu, dapat dimaknai sebagai tindakan preventif karena ada kekhawatiran Dana Desa rawan diselewengkan.

Mekanisme penggunaan Dana Desa, sejatinya sudah sangat cukup diatur. Implementasi di tingkat bawah, penggunaan Dana Desa harus melalui mekanisme pengusulan masyarakat pedukuhan melalui KK-LPMD (Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Kepala Desa kemudian mengacu Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati, menerbitkan keputusan penggunaan Dana Desa.

Baca Juga :  Lebaran

Seperti dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman, DIY, Dana Desa sebagian terbesar digunakan untuk membangun jaringan infrastruktur. Rata-rata berupa perbaikan atau peningkatan jalan lingkungan.

Untuk kepentingan perbaikan jalan itu, masyarakat biasanya tidak akan menerima bantuan berupa uang, tetapi berupa kiriman barang sesuai kebutuhan. Pengadaan barang itu biasanya dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan di tingkat desa. Dalam konteks ini, ruang penyelewengan cukup tersedia. Misalnya, pengadaan barang tidak melalui lelang. Padahal, nilai akumulasi kebutuhan barang masuk kategori harus lelang.

Nota kesepahaman antara Mendagri, Menteri DDTT dan Kapolri untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa, pada sebagian daerah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi. Seperti sudah sering terbukti, perkara pidana – entah murni atau hasil kriminalisasi – tidak sedikit yang berujung pada penyelesaian di bawah tangan dengan sejumlah uang.

Penggunaan Dana Desa, pada aspek pertanggungjawaban, adalah problem berat tersendiri bagi masyarakat di tingkat pedukuhan. Mereka memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa. Dari pengalaman, pada tahun anggaran 2016, penyelesaian pertanggungjawaban dari Desa di kabupaten, secara rata-rata hanya berada pada kisaran 50% dari keharusan 100%.

Rupanya, banyak yang masih harus dibenahi menyangkut pelaksanaan penggunaan Dana Desa. (putut wiryawan)