Sistem Baru Penerimaan Siswa SMA dan SMK

1792

PENGUMUMAN kelulusan resmi untuk siswa SMP sudah dilakukan tanggal 28 Mei 2018 lalu. Pasti ada yang gembira karena sesuai dengan harapan, tetapi banyak pula yang kecewa karena hal yang sebaliknya. Kelulusan siswa SMP ini kemudian dilanjutkan dengan hari deg-degan berikutnya. Yaitu waktu mencari SMA. Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk wilayan DIY sudah dikeluarkan awal bulan Maret 2018 dengan Pergub No 7 tahun 2018 dan diikuti dengan keluarnya Peraturan Kepala Disdikpora DIY Nomor 1300/PERKA/2018 tentang pedoman PPDB di sekolah tahun ajaran 2018/2019 dan Perka Disdikpora DIY Nomor 1301/PERKA/2018 tentang juknis PPDB Online SMA dan SMK negeri se DIY. Ada satu hal baru yang ada di dalam sistem PPDB tahun ini, yaitu sistem zonasi.

Banyak pertanyaan kasuistik berkenaan dengan pengenalan sistem zonasi ini. Balai Pendidikan Menengah (Balai Dikmen) Kota Yogyakarta adalah salah satu tempat untuk proses PPDB ini, yaitu untuk verifikasi berkas pendaftaran regular penduduk luar DIY dan rekomendasi bagi keluarga tidak mampu didasarkan dari bukti yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Sosial. Informasi yang diterima oleh masyarakat ini, karena bersifat baru, membuat Balai Dikmen menjadi salah satu pusat rujukan untuk mencari informasi bagi yang masih awam, khususnya tentang sistem zonasi. Disebutkan dalam pasal 18 Pergub No 7 tahun 2018, bahwa sistem zonasi mempertimbangkan domisili orang tua calon peserta didik baru. Orang tua dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab langsung kepada calon peserta didik (pasal 1). Pertanyaan yang sering adalah, bahwa selama bersekolah jenjang SMP, si anak dititipkan di Kartu Keluarga famili lainnya (misalnya paman, kakek, sahabat) karena beberapa waktu lalu hal tersebut bisa diakui untuk memperoleh status siswa dalam kota. Untuk tahun ini, situasi seperti itu tidak bisa lagi dilakukan, karena calon siswa harus tertulis di KK orang tua atau walinya.

Sistem zonasi dalam PPDB di DIY dibedakan menjadi dua yaitu zonasi untuk SMA dan SMK. Sistem zonasi untuk SMA dibagi menjadi tiga zona. Zona 1 berjarak sampai 5 km dari alamat rumah ke sekolah, yang ditegaskan lagi dalam pembagian zona di lampiran II juknis PPDB Online. Zona 2 untuk yang di luar yang telah ditetapkan dalam lampiran II tapi masih dalam wilayah DIY dan zona 3 untuk calon siswa di luar DIY. Sedangkan untuk SMK, sistem zonasi dibagi menjadi 2 yaitu zona 1 untuk calon siswa dari wilayah DIY dan zona 2 untuk calon siswa dari luar DIY.

Baca Juga :  Sekolah di SMK Ar Rahmah Gratis

Mengapa sistem zonasi ini terkesan membuat para orang tua calon siswa SMA/SMK resah? Karena selama ini mereka terbiasa untuk melihat sebaran nilai UN tanpa mengetahui dari mana mereka berasal. Sekolah favorit sudah terstempel di benak sebagian besar masyarakat tanpa mempertimbangkan jarak tempuh sekolah. Semakin lama pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor semakin banyak. Korelasinya adalah, kemacetan akan terjadi di mana-mana. Jam sekolah tidak ada yang berbeda, semuanya masuk sekolah antara pukul 07.00 – 07.30 begitu pun jam kantor. Bagi pengantar jemput, sudah harus memiliki manajemen waktu tersendiri dalam mengakomodir semuanya agar berjalan lancar. Pertimbangan inilah yang menjadikan sistem zonasi diberlakukan di hampir semua wilayah di Indonesia.

Ada sebuah kasus, calon siswa berasal dari luar DIY tetapi bersekolah SMP di dalam DIY dan selama ini masih mengikuti KK orang tua yang domisili di luar DIY. Dalam kasus seperti itu, si anak masuk zona 3 karena KK orang tua luar DIY, meskipun selama 3 tahun dia bersekolah SMP di dalam DIY. Kasus lainnya adalah, jika si anak sekolah di luar DIY selama SMP tetapi KK orang tua masuk di zona 1, maka si anak akan mendapat fasilitas zona 1 dengan syarat harus mencatatkan diri di Balai Dikmen untuk pendataan. Banyak yang menyayangkan tidak adanya pertimbangan asal sekolah sebelumnya (SMP) sebagai pertimbangan zonasi. Jika membaca dari Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 Pasal 16 yang menyebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima (ayat 1) dan domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB (ayat 2); maka poin zonasi memang tegas dibuktikan dengan alamat yang tercantum pada KK bukan pada asal sekolah jenjang sebelumnya.

Masih ada solusi untuk mengantisipasi sistem zonasi yang bagi beberapa orang tua dan calon siswa merasa dirugikan. Yang pertama adalah dengan menggunakan haknya untuk mendaftar lewat jalur prestasi. Jalur prestasi ini mengakomodir para calon siswa untuk masuk lewat jalur khusus tanpa zona. Prestasi yang dimaksud adalah prestasi non akademik yang bisa mendapatkan tambahan poin yang diakui dalam PPDB. Jika tidak memiliki prestasi non akademik, maka dapat menggunakan solusi yang kedua yaitu dengan nilai UN yang menjadi tahap seleksi berikutnya. Dengan nilai UN yang kompetitif, maka masih dimungkinkan untuk mendapat sekolah sesuai dengan keinginan. Memang kedua solusi tidak bisa diusahakan sekarang, karena hal tersebut adalah hasil dari proses pebelajaran di SMP.

Baca Juga :  Orang Industri Harus Ada yang Jadi Dosen

Bagaimana pun, untuk sistem zonasi memang patut untuk dicobakan. Beberapa daerah yang sudah melaksanakan sistem zonasi sebelumnya mengalami kendala yang sama. Dan setiap sistem baru, akan banyak yang merasa tidak nyaman. Kelebihan dari sistem zonasi adalah jarak tempuh dari rumah ke sekolah relatif dekat. Kalau sebelumnya ada yang ‘rela’ menempuh jarak sampai 30 km untuk ke sekolah dengan berbagai kemungkinan risiko, setelah sistem zonasi diberlakukan, sebagian besar siswa hanya akan menempuh jarak maksimal 5 km. Hal tersebut tentunya akan meminimalisir risiko di perjalanan. Sebaran nilai tinggi diharapkan akan lebih merata di semua sekolah, tidak ada lagi sekolah favorit. Semua akan menjadi sekolah favorit tergantung dengan proses pembelajaran yang dilakukan sekolah. Dan kalau yang biasanya tertinggal adalah siswa dengan nilai UN rendah, dengan sistem zonasi akan semakin terbuka kesempatannya untuk masuk ke sekolah negeri.

Dengan kelebihan sistem zonasi yang sudah terlihat dari beberapa daerah lain yang sudah mulai memberlakukan pada tahun ajaran 2017/ 2018, ada juga kekurangan dari sistem ini. Pilihan sekolah untuk sistem zonasi semakin terbatas. Pilihan sekolah yang di hadapan calon siswa banyak kemungkinan tidak sesuai dengan keinginan semula. Hal ini akan dapat membuat motivasi belajar menjadi menurun. Kekurangan lain dari adanya sistem zonasi adalah menurunnya minat belajar dalam menghadapi UN di SMP. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, nilai UN menjadi satu-satunya senjata dalam perjuangan mencari SMA/ SMK, maka siswa kelas terakhir di SMP akan berjuang sampai titik darah penghabisan.

Sistem zonasi harus disikapi dengan positif. Setiap sistem baru yang akan dilaksanakan pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita bisa menyikapi dengan bijaksana, maka sistem ini akan bisa menjadi salah satu proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak diskriminatif dan lebih transparan. *** (Rima Wardiana, M.Pd., Staf Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta)