Sleman Miliki Relawan Kawasan Kumuh

301
Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI mengukuhkan relawan penanganan kawasan kumuh, Jumat (08/09/2017). (bid jalasutra/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Kabupaten Sleman kini memiliki relawan penanganan kawasan kumuh. Adapun tugasnya adalah menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya mewujudkan permukiman yang layak huni.

Para relawan yang secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Sleman Drs H Sri Purnomo MSI, Jumat (08/09/2017) itu, juga bertugas mendukung pencanangan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Pengukuhan ditandai penyematan pin secara simbolis oleh Bupati Sleman Sri Purnomo kepada perwakilan relawan.

Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUP) dan Kawasaan Permukiman Sleman, Setiantono, menyatakan pembentukan relawan dimaksudkan untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam rangka penanganan kumuh, serta membangun perubahan sikap dan perilaku masyarakat terkait dengan penataan permukiman.

Masing-masing desa dari total 75 desa di kabupaten ini, mengirim lima orang perwakilan, khusus untuk Kecamatan Prambanan dan Cangkringan tidak masuk pendampingan program Kotaku.

Sri Purnomo mengatakan Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman.

Baca Juga :  Sleman Miliki Pamong Budaya

Yaitu, peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan.

“Pencanangan program Kota Tanpa Kumuh yang diinisiasi Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019,” kata Sri Purnomo.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Sleman sendiri diawali pendataan pada 2014 di seluruh desa. Dari pendataan itu diperoleh prioritas penanganan kawasan kumuh hingga 2019 sebanyak 17 desa dan 45 titik dengan luasan 162,93 hektar.

Adapun lokasi yang belum pernah menjadi prioritas, dilakukan kegiatan pencegahan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi, pelatihan maupun penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Sri Purnomo menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan pada 2017 luasan kumuh berkurang 68,25 hektar, 2018 berkurang 35,5 hektar dan 2019 berkurang 58,63 hektar sehingga pada 2020 tercapai nol persen kawasan kumuh.

Baca Juga :  7 Rumah Sakit Terima Penghargaan Tata Kelola Limbah Medis

“Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan selain diupayakan dengan peningkatan kualitas infrastruktur serta peningkatan akses masyarakat terhadap infastruktur dan pelayanan, juga harus diimbangi dengan perubahan sikap dan perilaku masyarakat,” tuturnya.

Dia mengakui, penanganan kawasan kumuh memerlukan sinergisitas dan kolaborasi yang baik antara seluruh jajaran pemerintah dengan pemangku kebijakan lainnya maupun antara pemerintah dan masyarakat.

“Perlu disepakati bersama, pencapaian target nol persen kumuh di Kabupaten Sleman bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab masyarakat sebagai mitra pemerintah. Pastikan masyarakat memiliki pemahaman dan pandangan yang sama terkait penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Sleman,” kata Sri Purnomo. (bid jalasutra/sol)