Sleman Terbaik Nasional Penyelenggara PKH

285

KORANBERNAS.ID — Kabupaten Sleman terpilih menjadi penyelenggaran terbaik nasional kegiatan peningkatan kemampuan keluarga atau Family Development Session (FDS) Program Keluarga Harapan (PKH) 2017.

Sleman menjadi yang terbaik karena dinilai berhasil dalam melaksanakan FDS, terutama dalam hal pendampingan keluarga kurang mampu penerima PKH meliputi bidang kesehatan, pendidikan anak dan pemberdayaan ekonomi.

Menteri sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan tesebut dan diterima Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman, Sri Murni Rahayu SH MH saat acara appreciation  day PKH di Hotel Vasa, Surabaya, 19 Desember 2017.

Sri Murni Rahayu mengatakan penghargaan ini tentunya menunjukkan keseriusan Sleman menanggulangi kemiskinan. Namun ini bukan sebagai tujuan, justru sebaliknya jadi tantangan lebih berat ke depan.

“Saat ini, jumlah keluarga miskin di Sleman masih cukup tinggi, yaitu 38.873 KK atau 10,60 persen dan yang rentan miskin ada 71.791 KK atau 19,58 persen dari jumlah KK di Sleman,” kata Sri Murni Rahayu atas capaian program PKH Sleman di Dinsos Sleman, Selasa (26/12/2017).

FDS sendiri merupakan program pendampingan kepada keluarga miskin penerimaan manfaat PKH yang dilakukan satu bulan sekali dalam satu lokasi dengan jumlah 15-20 orang.

Terdapat empat materi pokok yaitu kesehatan, ekonomi, pendidikan dan perlindungan anak.

Sri Murni Rahayu juga menjelaskan jumlah keluarga di Sleman penerima PKH ada 47.803 KK. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah pada tahun 2018.

Untuk kepentingan tersebut, sekarang petugas sedang melakukan verifikasi terhadap keluarga baru  yang diusulkan mendapatkan PKH. “Saat ini ada sekitar 7000 keluarga tambahan yang diverifikasi untuk mendapatkan PKH,” jelasnya.

Kabid Kelembagaan dan Pemerberdayaan Sosial Dinsos Sleman, Pramono, menambahkan PKH tidak berkorelasi dengan KK miskin. Sebab parameter penilaiannya berbeda.

Penerima PKH di antaranya bagi keluarga miskin, harus ada empat komponen, yaitu memiliki anak sekolah, ada yang sedang hamil, lansia dan anak berkebutuhan khusus atau difabel.

Keluarga itu baru dihapus dari PKH jika sudah tidak memiliki empat komponen tersebut. Bila masih ada maka masih menerima PKH, sehingga beda dengan kualifikasi keluarga miskin.

“PKH dapat diputus atau ditunda, jika ternyata keluarga tersebut tidak melaksanakan program seperti anaknya sering tidak masuk sekolah atau ibu hamil yang tidak pernah periksa ke fasilitas kesehatan terdekat,”  jelasnya.

Selain memberikan pendampingan, petugas Dinsos terjun langsung ke lapangan memastikan PKH itu benar-benar dijalankan keluarga penerima. (sol)