Suka Duka Pengawas KB Jadi Cerpen Satu Buku

83
Kaperwil BKKBN DIY Drs Bambang Marsudi MM menyerahkan hadiah untuk peserta SKAP DIY 2018. (arie giyarto/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Survai ternyata tak semudah yang dibayangkan. Meski metodologi, tenaga, responden, kuesioner dan jangka waktu sudah ditetapkan, namun masih saja ada kendala di lapangan.

Hal itu terungkap saat dilakukan evaluasi SKAP (Survai Kinerja dan Akuntabilitas Program) Tahun 2018, Rabu (05/09/2018) di Yogyakarta.

Kegiatan yang digelar Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY ini dihadiri 38 Pengawas KB wilayah survai, enemurator, fasilitator, supervisor SKAP, pendamping lapangan dan unsur terkait.

Kantor Perwakilan BKKBN DIY memang baru saja selesai melaksanakan survai. Hasilnya sudah dikirim ke BKKBN Pusat dan nantinya di-launching oleh BKKBN Pusat.

Kepala Bidang Latbang BKKBN DIY, Rohdiana Sumiati SSos MSi, menyatakan pihaknya mengapresiasi semua yang terlibat dalam SKAP, sekaligus mencari masukan untuk perbaikan survai tahun mendatang.

Suka duka maupun pengalaman mereka yang terlibat dalam kegiatan ini sangat beragam, rencananya ditulis dalam bentuk cerpen yang nantinya dibukukan.

Baca Juga :  Warga Banguntapan Mangayubagya Pelantikan Gubernur DIY

Kaperwil BKKBN DIY Drs Bambang Marsudi MM juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu. Tahun 2017, SKAP DIY masuk ranking kedua setelah Jawa Timur. “Semoga tahun ini bisa lebih meningkat, paling tidak bisa dipertahankan,” kata Bambang berharap.

Rangkaian survai berlangsung sejak 24 April dimulai dari rapat persiapan, kemudian Training of Trainer fasilitator dan supervisor di Bekasi Jabar. Dilanjutkan pengambilan sampel di lapangan 15 Mei sampai 24 Agustus, monitoring dan ditutup dengan evaluasi.

Sebagian dari pelaksana SKAP menghadiri evaluasi, Rabu (05/09/2018). (arie giyarto/koranbernas.id)

Habib, supervisor dari Pusat Studi Kependudukan dan Kawasan (PSKK) UGM mengapresiasi semangat pelaksana survai. Untuk mendapatkan data yang valid di lapangan dengan sasaran keluarga,  ada petugas yang harus mendatangi tujuh sampai sembilan kali meski di wilayah sulit.

Baca Juga :  Ini  yang Harus Dibangun agar Indonesia Bangkit

“Padahal kalau tanpa kendala bisa selesai dengan dua atau tiga kali kunjungan,” ungkapnya.

Kendala tersebut di antaranya  terkait ketidakberadaan responden saat pengambilan data. Ketika waktu list ada di tempat tetapi saat akan wawancara yang bersangkutan sudah kembali ke daerah tempat kerja.

Ada pula responden yang melahirkan dan keluarganya kembali ke kampung halaman. Kasus seperti ini banyak dijumpai di wilayah perkotaan.

Habib menambahkan, ada yang terpaksa gugur jadi responden. Ada juga yang tidak berhasil wawancara karena disabilitas sehingga tidak mampu ditanya. Dari sisi waktu yang disediakan, pelaksanaan SKAP ini bisa tiga minggu lebih cepat.

Dari hasil SKAP ini akan diperoleh data valid dari lapangan sehingga kebijakan atau keputusan yang diambil lebih tepat karena berdasarkan hasil SKAP. (sol)