Surat untuk Menteri Sempat Terjatuh Saat Hendak Diposkan

153
Baharuddin Kamba menunjukkan surat yang dikirim untuk menteri, Rabu (07/03/2018), terkait larangan bercadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KORANBERNAS.ID – Cuaca cukup gerah dan panas ketika seseorang muncul di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu (07/03/2018) siang. Dia adalah Baharuddin Kamba.

Di antara lalu lalang wisatawan, sosok berperawakan tidak begitu besar yang selama ini dikenal sebagai aktivis itu lantas mengeluarkan empat surat.

Amplop-amplop cokelat besar itu sudah tertempel kertas putih dan tertulis alamat penerima, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ketua Majelis Ulama Indonsia dan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mungkin, karena agak tergesa-gesa surat itu sempat terjatuh, tatakala hendak diambil gambarnya oleh sejumlah jurnalis foto. Mungkin pula amplopnya cukup besar sehingga lepas dari jari-jarinya yang sedikit basah oleh keringat.

Tak berselang lama, Baharuddin Kamba langsung menuju loket. Empat surat itu kemudian diproses oleh pegawai bernama Itha. Melalui jasa PT Pos Indonesia harapannya kiriman itu cepat sampai alamat tujuan.

Baca Juga :  Sleman Memulai Gerakan Konsumsi Produk Sendiri

Apa isi empat surat itu? Kepada wartawan, Baharuddin Kamba mengatakan berisi permohonan pencabutan larangan bagi mahasiswi bercadar di Kampus Universias Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

“Keputusan pihak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan pendataan dan pembinaan terhadap para mahasiswi yang mengenakan cadar menimbulkan polemik pro dan kontra di masyarakat,” ungkapnya.

Dari data yang dia peroleh, setidaknya terdapat 41 orang mahasiswi di kampus tersebut yang mengenakan kerudung tertutup hingga tidak tampak seluruh wajahnya.

“Supaya tidak menimbulkan polemik dan pro kontra yang berkepanjangan serta menjunjung tinggi konstitusi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), melalui surat ini saya memohon adanya fatwa,” kata dia.

Apabila nantinya di dalam fatwa itu disebutkan keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cenderung diskriminatif dan melanggar HAM, maka surat keputusan rektor tersebut dapat dikaji ulang dan dapat dicabut.

Baca Juga :  Menpora: Olahraga Bagian dari Pembinaan Rohani

Apabila dicabut, lanjut dia, pendataan dan pembinaan bisa diganti dengan cara-cara persuasif yang fokus pada menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkaya khasanah intelektualitas, memperkuat basis penelitian berbagai keilmuan dan mahasiswi yang mengenakan cadar tidak perlu dipersoalkan.

Dengan begitu, di masyarakat tidak terjadi stigma, mahasiswi yang berkerudung tertutup identik dengan radikalisme.

Sebab, kata dia, bisa jadi mereka yang tidak bercadar justru pemikirannya lebih radikal serta melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila.

Seperti diberitakan, Rektor  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD, Senin (05/03/2018), menegaskan keluarnya larangan ini berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan kampus sejak beberapa waktu lalu.

Pihaknya menemukan 41 mahasiswi dari sejumlah fakultas yang menggunakan cadar ternyata terindikasi mengikuti organisasi terlarang.

Larangan penggunaan cadar ini merupakan bentuk preventif. “Daripada tahu-tahu ada polisi datang dan menangkap mereka karena terjebak paham radikal,” ujarnya. (sol)