Petugas mengukur ulang lahan terdampak bandara NYIA di Temon, Kulonprogo Senin (14/8/2017) . (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Hari pertama pengukuran ulang lahan terdampak pembangunan bandara NYIA milik warga WTT di desa Glagah, Temon, Kulonprogo Senin (14/8/2017) masih diwarnai penolakan warga.

Ketua WTT, Martono menyatakan, pengukuran ulang diharapkan bisa berjalan lancar menyusul kemudian proses penilaian ulang. Menurutnya, dirinya sudah mengumumkan sikap untuk menerima pengukuran. Namun anggota dipersilahkan akan menerima atau tidak

“Hari ini di tiga pedukuhan di Glagah, kami akan ikut memantau proses pengukurannya,” katanya.

Pengukuran tersebut rencananya dilakukan di 13 blok atau 38 bidang tanah di Desa Glagah.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN DIY, Perdananto Ariwibowo menyatakan, bagi warga yang masih menolak tentu harus dilakukan pendekatan berlahan-lahan, sambil menunggu tim melakukan pengukuran terhadap bidang lain yang diperbolehkan.

“Permasalahan ini juga perlu dikoordinasikan dengan Pemkab Kulonprogo maupun Pemerintah Desa terkait, agar semua berjalan dengan baik,” tandasnya.

Baca Juga :  Serunya Lomba Nglarak Blarak Diiringi Gamelan

Kepala Kantor BPN Kulonprogo Suardi menyatakan tugasnya hari pertama berjalan dengan baik. Meski masih ada yang menolak

“Hari pertama ini kondusif, memang ada beberapa warga yang masih menolak, tapi kita prioritaskan yang mau-mau saja dulu, sambil berusaha memberikan informasi seluas-luasnya. Kita niatnya kan membantu, tetapi juga tidak bisa memaksa,” katanya.

Dijelaskan, pendataan dilakukan sesuai kondisi di lapangan dan secepat mungkin, minimal sesuai dengan yang dijadwalkan. Sebab, alat berat dari sudah masuk dan mulai melakukan land clearing. Masalah warga mau atau menolak ganti rugi itu urusan belakangan, namun minimal warga tahu berapa nilai aset milik mereka.

“Minimal mereka tahu datanya, tanah, tanaman dan bangunan yang ada tanpa terkecuali. Jika sewaktu-waktu dinilai pun semua sudah terdata. Pengukuran ulang kali ini kita akan fokuskan 13 blok atau 38 bidang, dimana satu titik berada di perbatasan Glagah dan Palihan,” jelasnya.

Baca Juga :  Manunggal Fair Raih Transaksi Miliaran

Hasilnya pengukuran kali ini akan dilaporkan ke pemerintah pusat (Kementrian Agraria dan Tata Ruang). Adapun proses penilaian nanti menjadi ranah Kementrian Keuangan, termasuk pengadaan appraisal, apakah cukup dengan penunjukan atau harus lelang dengan luasan bidang ukur yang ada.

“Karena untuk hasil appraisal pengukuran sebelumnya kan sudah close, nilainya juga sudah diperiksa BPK. Kalau yang ini main ditambahkan justru malah bermasalah atau menjadi temuan. Untuk itu diskresi dari Kementrian Keuangan juga sangat dibutuhkan,” paparnya.

Bambang Iswahyudi, salah satu petuigas ukur mengungkapkan, ada tiga tim yang di turunkan dalam proses pendataan ulang hari pertama. Setiap tim terdiri dari enam orang, diantaranya juga ada dari Pertanian dan PU.

“Pedukuhan Sidorejo ada enam bidang, dua tim lainnya mengukur di Pedukuhan Kepek dan Bapangan,” ungkapnya.(Sri Widodo/yve)