Target DIY Keluar dari Sepuluh Besar

288
Konferensi pers persiapan kampanye stop narkoba di Pemkab Sleman. (bid jalasutra/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Pada 2015 Provinsi DIY menduduki peringkat lima nasional kasus penyalahgunaan narkoba. Setahun kemudian menjadi peringkat delapan. Tahun ini, kasus penyalahgunaan narkoba diharapkan  semakin turun. Target DIY adalah keluar dari 10 besar penyalahgunaan narkoba nasional.

Guna mencapai target itu sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2017, Badan Narkotika Nasional (BNN) Sleman akan menyelenggarakan Senam Sehat Antinarkoba, Minggu (27/08/2017). Acara ini akan dihadiri Kelik Pelipur Lara serta Endah Saraswati. Keduanya turut serta mengkampanyekan stop narkoba.

“Kegiatan senam sehat antinarkoba ini dilaksanakan di Lapangan Denggung Tridadi Sleman,” kata Drs Kuntadi, Ketua BNN Sleman dalam konferensi pers di Pemkab Sleman, Kamis (24/08/2017).

BNN Sleman ingin menunjukkan, penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya melalui sosialisasi tatap muka saja, akan tetapi bisa juga melalui kegiatan yang dapat dinikmati masyarakat secara luas.

“Harapannya masyarakat lebih mengetahui, memahami dan dapat menolak penyalahgunaan narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih sehat, kuat, produktif yang akhirnya berimbas pada menurunnya angka pravalensi penyalahgunaan narkoba,” kata Kuntadi.

“Prevalensi kita 2,2 persen, sedangkan usia efektif pengguna narkoba usia antara 10 hingga 59 tahun. Terdapat lebih dari 830.000 orang dengan rentang usia tersebut di Sleman,” jelas Kuntadi.

Dia mengakui, kesadaran untuk melakukan rehabilitasi bagi para pecandu masih rendah. Ada tiga anggapan masyarakat yang meyebabkan para pecandu tidak melakukan rehab.

Pertama, narkoba dianggap sebagai kriminal, sehingga calon pelapor takut ditangkap dan dipenjara pihak berwajib. Kedua, sebagian masyarakat menganggap kasus narkoba sebagai aib. Banyak yang tahu anaknya menggunakan narkoba tapi orangtuanya menutup-nutupi.

Padahal pada  Pasal  128 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 disebutkan, orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6  bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1 juta.

Ketiga, masyarakat menganggap rehabilitasi membutuhkan biaya besar, padahal biaya itu sepenuhnya ditanggung BNN, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

“Saat ini BNN Sleman menggandeng 9 puskesmas dan 2 RSUD di Sleman untuk melakukan rehabilitasi dan rawat jalan para pecandu narkoba,” tambah Kuntadi.

Keluarga perlu memiliki kesadaran untuk merehabilitasi anggota keluarganya bila mengetahui ada yang kecanduan narkoba. (bid jalasutra)