Tata Ruang Kasihan Bisa Dibongkar Total

222
Pansus RDTK Kecamatan Kasihan DPRD Bantul saat melakukan kunjungan ke Balai Desa Bangunjiwo beberapa waktu lalu. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Detail Tata Ruang (RDTK) Kecamatan Kasihan DPRD Bantul, H Setiya mengatakan perjalanan pembahasan Raperda ini sepertinya masih akan sangat panjang. Walaupun semua pihak bersepakat agar Bantul segera memiliki Perda RDTR sebagai acuan bersama, pembahasan belum juga menemui titik temu.

“Kami sudah melakukan kunjungan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Kasihan terkait pembahasan Raperda ini. Secara umum teman-teman DPRD yang tergabung dalam pansus menghendaki ‘kebijakan ketat’ atas alih fungsi lahan,”kata Setiya kepada koranbernas.id di kantornya, Rabu (18/10/2017) sore.

Sementara kalau dilihat, usulan eksekutif yang notebene diberikan persetujuan substansi gubernur, malah sebaliknya. Usulan itu justru longgar terhadap alih fungsi lahan.

Politisi PKS ini memahami Kecamatan Kasihan adalah Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) yang dominasinya adalah untuk perdagangan, jasa dan industri. Dirinya juga memahami kalau RDTR ini sebagai acuan untuk jangka 20 tahun ke depan karena jumlah penduduk diproyeksikan akan bertambah berlipat dari sekarang.

Baca Juga :  Anak-anak Senang Bermain di Masjid

”Tapi, semangat melonggarkan alih fungsi lahan, dimana direncanakan lebih dari separoh lahan pertaniani akan beralih fungsi. Menurut kami adalah kebijakan yang tidak tepat. Kalau kebijakannya udah longgar, pasti pengendaliannya lebih susah. Diketatin saja masih banyak yang kecolongan, apalagi dilonggarin,” katanya.

Apalagi RDTR kan bisa di-review tiap lima tahun. Jadi pihaknya meminta agar kebijakan yang dipilih adalah kebijakan ketat. Jangan buru-buru dikuningkan. Biarkan tetap hijau, dengan catatan bisa digunakan untuk pemukiman dengan syarat.

“Nah syarat-syarat itu yang menjadi jalan tengah. Tapi policy nya diketatin dulu. Hasil konsultasi kami dengan provinsi juga memberikan kewenangan pembahasan pansus sampai merubah peta sekalipun. Padahal selama ini eksekutif beragumen, peta sudah tidak bisa diubah. Jadi ubah dulu peta. Pastikan yang hijau tetap hijau, kecuali sedikit saja yang dikuningkan,” tandasnya.

Baca Juga :  Menikmati Pasir Putih Pantai Gesing

Alasan lain terkait syarat luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mensyaratkan setidaknya 30 persen dari luasan total. Dalam aturan Kementrian PU, sawah tidak masuk dalam hitungan RTH. Artinya harus disediakan lahan lain selain sawah untuk memenuhi persyaratan 30 persen RTH.

Padahal penyusunan RDTR oleh eksekutif masih menghitung sawah (LP2B) sebagai RTH. Jadi RTH 30 persen versi kementrian PU belum terpenuhi dalam Raperda tersebut. Intinya harus dibongkar total.

“Kami melihat masih banyak hal yang tidak pas dalam Raperda yang ada. Maka Raperda ini bisa dibongkar total,” tandas Setiya. (yve)