Temanggung Hadapi Permasalahan Kepegawaian  

148
Sebanyak 56 orang PNS Kabupaten Banyumas melakukan kunjungan kerja kePemkab Temanggung terkait dengan Evaluasi jabatan. (Endri Yarsana/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID—Pemerintah Kabupaten Temanggung masih menghadapi banyak persoalan terkait kepegawaian. Di antara persoalan tersebut, adalah mismatch antara sosok PNS tuntutan kompetensi bidang tugasnya, belum adanya target atau kontrak kinerja yang harus dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya, belum ada kesesuaian antara beban kerja dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan, dan      distribusi PNS yang belum merata.

Selain itu, juga masih terjadi rendahnya tingkat produktivitas PNS dan belum optimalnya pelayanan PNS terhadap masyarakat.

“Kita juga menghadapi database PNS yang belum lengkap. Penerapan sistem reward and punishment beum maksimal. Sementara di sisi lain, PNS masih menghadapi rendahnya penghasilan dan kesejahteraan,” kata Kabag Ortala Setda Kabupaten Temanggung, Djoko Prasetyono, saat menjadi nara sumber bimbingan teknis Penetapan Nilai Jabatan yang dihadiri oleh peserta kunjungan kerja dari Pemkab Banyumas.

Baca Juga :  Kapolres Cek Kelengkapan Pospam

Kunker tersebut, diikuti oleh 74 pegawai dari Pemkab Banyumas, Jumat (13/04/2018). Acara berlangsung di Ruang Loka Bhakti Praja.

Kunker, terutama dalam rangka belajar mengenai Evaluasi Jabatan, dilanjutkan dengan bimbingan teknis Penetapan Nilai Jabatan.

Dalam kesempatan tersebut, Djoko mengatakan, setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan evaluasi untuk seluruh jabatan yang ada di lingkungan instansi masing-masing dengan menggunakan pedoman dari BKN.

“Evaluasi jabatan dilaksanakan setiap kali diperlukan oleh instansi yang bersangkutan, karena adanya perubahan kebijakan dan/atau kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Menurutnya, analisis jabatan yang memuat informasi jabatan yang lengkap dan akurat, akan digunakan sebagai dasar melaksanakan evaluasi jabatan. Evaluasi Jabatan itu sendiri lebih difokuskan untuk menentukan bobot jabatan, klasifikasi dan peringkat  jabatan.

Baca Juga :  Tim Melakukan Verifikasi Terhadap Calon Penerima Kalpataru

Kemudian hasil evaluasi jabatan yang berupa klasifikasi dan peringkat  jabatan akan digunakan sebagai dasar penetapan remunerasi pegawai. (SM)