“Tercatat Miskin Tapi Punya Gabah Banyak”

259
Para pengambil kebijakan menyampaikan paparan ketika diundang menghadiri Urun Rembug tentang Kemiskinan dan Kesenjangan di DIY, Senin (15/05/2018), di Hotel Grand Inna Malioboro. (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Persoalan tentang kemiskinan dan kesenjangan di DIY memang unik, menarik dan juga penuh anomali. Banyak warga DIY berdasarkan kriteria BPS (Badan Pusat Statistik) disebut warga miskin tapi nyatanya punya gabah banyak.

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, ketika diundang menghadiri Urun Rembug tentang Kemiskinan dan Kesenjangan di DIY, Senin (15/05/2018), di Hotel Grand Inna Malioboro. Acara ini diselenggarakan Fraksi PKS DPRD DIY dalam rangka Milad ke-20 partai tersebut.

Dipandu moderator Agus Sumartono atau Gus Ton, Immawan menyampaikan problem kemiskinan yang terjadi di DIY termasuk di Kabupaten Gunungkidul tidak bisa lepas dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagaimana diungkapkan Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto, BPS sendiri mengakui akurasi datanya error hingga 30 persen.

“Ini bukti kita belum sepenuhnya bisa memotret kemiskinan. Ini sebuah innalilahi yang harus kita urai. Anomali,” kata Immawan.

Soal akurasi data, mantan anggota DPRD DIY ini menambahkan sampai-sampai dirinya mengajak pimpinan BPS turun langsung ke lapangan guna melakukan pendataan. Terungkap, di Gunungkidul banyak terdapat fakta kultural yang tidak sama dengan daerah lain.

Warga kabupaten ini rata-rata tidak menjual hasil panen padinya. Gabah kering itu disimpang di senthong, minimal satu keluarga memiliki paling tidak 10 karung atau zak bahkan ada yang sampai 15 hingga 25 karung. Pernah ada keluarga menyimpan 60 karung.

“Ini persoalan tradisi dan kultural yang khas. Disebut miskin tapi punya gabah banyak. Pakai SK Bupati pun, warga tidak bersedia menjual gabahnya. Dampak ikutannya, orang Gunungkidul daya belinya rendah dan itu identik dengan miskin. Faktor ini yang tidak terbaca oleh BPS. Selama hidup warga Gunungkidul disebut miskin karena yang dihitung BPS dari belanja atau pengeluaran Rp 277 ribu sebulan,” kata dia.

Baca Juga :  Media Harus Merajut Kebhinnekaan, Ini Pesan Bupati Bantul

Fakta lain, jika ada pembukaan jalan baru terutama di desa-desa warga menolak tanahnya dibeli. Sebaliknya, tanah itu disumbangkan untuk jalan desa atau jalan dusun bahkan pemilik tanah ikut kerja bakti.

“Apakah orang yang memberikan tanah ini disebut miskin,” kata Immawan seraya menambahkan anomali-anomali itu perlu diselesaikan supaya masyarakat miskin terpotret secara riil.

Sependapat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto, memaparkan ada fakta terbaru soal terjadinya kesenjangan atau gini ratio di DIY.

“Gini ratio DIY tinggi karena orang miskin tidak punya keterampilan sehingga pendapatannya tetap, sementara golongan menengah ke atas pendapatannya tumbuh tiga kali lebih cepat,” ungkapnya.

Mengacu data, menurut Tavip, penduduk miskin tertinggi ada di KabupatenBantul. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan terjadi di Gunungkidul dan Kulonprogo.

Sependapat, dia mengakui dari kriteria BPS, kemiskinan itu tidak dilihat dari jumlah kepemilikan aset, akan tetapi diukur dari kemampuan belanja.

Inilah pentingnya strategi menurunkan angka kemiskinan koordinasi dan integrasi program dengan kabupaten/kota.

Album kemiskinan

Dengan gaya kocak, Wakil bupati Kulonprogo Sutedjo sebelum bercerita soal langkah-langkah pengentasan kemiskinan, dia merasa bangga diundang oleh Fraksi PKS DPRD DIY.

“Karena undangan ini dari PKS saya harus hadir, karena pada Pilkada kemarin saya diusung oleh PKS, jika tidak hadir saya merasa berdosa,” kelakarnya disambut tawa para peserta.

Dia  kemudian menceritakan langkah-langkah maupun program pengentasan kemiskinan di wilayahnya, mengingat Kabupaten Kulonprogo secara persentase tingkat kemiskinannya tertinggi di DIY.

Baca Juga :  Seluruh Instansi di Sleman Gunakan Produk Air Kemasan PDAM

Program menggarap kemiskinan, lanjut dia, dimulai dari pengumpulan data yang menghasilkan album kemiskinan by name. Di album itulah semua tercatat, termasuk kasus kemiskinan yang dialami warga. Karena sifatnya dinamis, proses pendataan ini selalu berubah sehingga menghasilkan data yang berbeda.

Dari data BPS, saat ini tingkat belanja warga Kulonprogo meningkat menjadi Rp 312 ribu, bahkan lebih tinggi dari Gunungkidul. Yang bikin dirinya heran ternyata setelah dianalisis peningkatan itu terjadi karena pengaruh bandara.

“Dipengaruhi oleh droping uang besar-besar di enam desa wilayah Kecamatan Temon. Rp 4,4 triliun untuk pembebasan lahan bandara,” kata dia.

Tetapi, lanjut dia, hal itu hanya terjadi di enam desa Kecamatan Temon lebih khusus lagi dua desa, sebab desa-desa lain di luar Kecamatan Temon tidak ada peningkatan daya beli.

“Setiap ada lima orang Kulonprogo berkumpul, maka satu orang di antaranya miskin. Sepuluh orang berkumpul, dua orang di antaranya miskin,” guraunya disambut tawa para peserta dialog.

Ketua DPW PKS DIY Darul Falah juga mengakui meski kemiskinan dan kesenjangan di DIY tinggi akan tetapi indeks kebahagiaan warga DIY paling tinggi di Indonesai. “Bisa bahagia meski tidak punya uang. Ada korelasi antara kebahagiaan ini dengan harapan hidup,” kata dia.

Pihaknya berharap para pengambil kebijakan di DIY melakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan diniatkan sebagai amal saleh, dikerjakan secara ikhlas sehingga barakoh dan Allah SWT pasti akan membalasnya.

Sedangkan Ketua Fraksi PKS DPRD DIY, Agus Sumartono, menambahkan secara fakta kemiskinan dan kesenjangan di DIY tinggi namun terjadi anomali angka harapan hidup juga tinggi. (sol)