istimewa

KORANBERNAS.ID — Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara gratifikasi dengan terdakwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen non aktif Adi Pandoyo, Selasa (15/8/2017) menuntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider kurungan 2 bulan.

Tuntutan itu hanya 1 tahun lebih lama dari ancaman hukuman terendah 4 tahun, pelanggaran Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor). Terdakwa terbukti bersama sama dengan pihak lain menerima uang gratifikasi karena jabatannya.

Pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang yang dipimpin Ketua Majelis hakim Siyoto, tim JPU yang diketuai Fitroh Roh Cahyono dalam berkas tuntutanya menyebutkan, Adi Pandoyo terbukti juga terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang Undang Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat I KUHP dan Pasal 64 KUHP, yakni secara bersama sama dengan orang lain mekanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang Undang Tipikor.

Sementara Adi Pandoyo sebagai justice colaborator dalam perkara ini, dalam keterangan di persidangan mengungkapkan ada pertemuan di rumah HM Yahya Fuad di Jogja, setelah KPU Kabupaten Kebumen selesai menyelenggarakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2015.

Baca Juga :  Ratusan Pedagang di Lapangan Merdeka Delanggu akan Direlokasi

Pertemuan yang dikuti tim sukses Fuad – Yazid, antara lain membicarakan fee dalam pengadaan barang dan jasa, dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBN, dan bantuan provinsi. Pertemuan itu diikuti Barli Halim, Hojin Ansori, Miftaful Ulum, Zaini Miftah, serta Arif Ainudin.

Terdakwa mengaku menerims uang dari terpidana Hartoyo, Direktur PT OSMA Rp 135 juta dan dari terpidana Basikun Rp 60 juta. Uang sebanyak itu diserahkan kepada anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen. Terdakwa juga mengaku menerima uang Rp 3,75 miliar, dari pengusaha M Khayub, setelah memberi pekerjaan sebesar Rp 35 miliar. Oleh terdakwa, uang sebanyak itu diberikan kepada seseorang atas perintah Yahya Fuad Rp 2 miliar penerahan di Semarang.

Adi Pandoyo juga membagi kepada Probo Indartono Rp 150 juta dan Makrifun Rp 40 juta. Keduanya anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Selain itu dibagikan juga kepada Imam Satibi, Rektor IAINU Kebumen Rp 20 juta.

Baca Juga :  Peserta Gowes Promosikan Destinasi Wisata

Untuk operasional bencana alam Rp 120 juda. Ada sisa dana Rp 180 juta, disita penyidik KPK dir yang kerja Sekda. Penerimaan dan pemberian uang pada Agustus 2016.

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta sekaligus advokat HM Khambali kepada koranbernas.id, Rabu (16/8/2017) mengatakan, hal yang wajar jika seorang terdakwa menyebut orang lain dalam perkara yang melibatkan dirinya. Hal itu tidak terjadi jika pelakunya mafia kejahatan. Terdakwa akan membuka apa saja yang diketahuinya dan melibatkan orang lain.

“ Bisa berbalik ke dia, jika dia tidak bisa membuktikan apa yang dia sebutkan, keterlibatan orang lain,“ kata Khambali.

Menanggap status Adi Pandoyo sebagai justice colaborator, mantan atas Adi, Bupati HM Yahya Fuad hanya menjawab pendek. Dia mengatakan hal itu sebagai hal yang bagus sebab sebagai terdakwa mau kerja sama dengan penyidik KPK. (Nanang WH/yve)